Bos Freeport Pamer Pekerjakan 98 Persen Orang Indonesia, Jokowi Pun Senang

JAKARTA - Fakta banyaknya pekerja asal Indonesia di Tambang Grasberg milik Freeport di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika telah membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa senang. Ditekankan oleh Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson, bahwa personil pekerja yang bekerja di tambang Grasberg, mayoritas adalah warga negara Indonesia.



Richard menjelaskan bahwa saat pertama kali datang ke tambang emas di Papua, pekerja yang ada di Freeport kebanyakan tidak ada orang Indonesia. Dirinya pun harus pergi ke Filipina untuk mencari pekerja tambang bawah tanah.

"Operasi (tambang) dulu dijalankan oleh orang asing, hanya ada sedikit orang Papua yang bekerja di Freeport," kata Richard dalam orasi ilmiah di UGM dikutip Kamis (6/10/2022).



Meski begitu, saat ini para pekerja di Freeport pun sudah didominasi oleh orang Indonesia. Hal ini juga terlihat dari grafik pekerja Indonesia dan Papua yang meningkat dari tahun ke tahun.

Richard mengungkapkan bahwa seperti di tahun 2005, tambang Freeport di Papua 19.805 pekerja dengan 14.568 di antaranya adalah orang Indonesia dan 4.734 di antaranya adalah orang Papua. Angka ini meningkat di tahun 2021 dengan 21.496 orang Indonesia dan 7056 orang asli Papua.

Dari data ini, Richard mengatakan Presiden Joko Widodo sangat senang ketika mendengarkan info ini saat pertama kali mendatangi smelter Freeport di Papua beberapa waktu yang lalu.

"Presiden Joko Widodo senang melihat ini, karena 98% pekerja kami adalah orang Indonesia. Dan lebih dari 40% adalah orang Papua. Bahkan kita punya 2 manajer Papua yang hadir saat ini. Jadi saya ingin kalian semua paham kalau PTFI ini adalah perusahaan milik Indonesia," tuturnya.

Petinggi dari Freeport memang didominasi oleh orang Indonesia dan Papua. Seperti posisi Presiden Direktur yang dipercayakan oleh Tony Wenas. Freeport juga mempercayakan 1 posisi direktur, 9 Senior dan Vice President, dan 57 manajer serta posisi senior dari Papua.

"Freeport juga berada di bawah hukum dari Indonesia, dan kita melakukan joint venture dengan perusahaan dari Amerika Serikat untuk memberikan teknologi," ungkapnya.