Kebijakan Pengupahan Harus Selaras dengan Produktivitas
Rabu, 14 Oktober 2015 - 14:35 WIB
Kebijakan Pengupahan Harus Selaras dengan Produktivitas
A
A
A
JAKARTA - Direktur Institute for Economics and Social Research I Kadek Dian Sutrisna Artha menilai, tingkat keberhasilan paket kebijakan jilid IV yang akan membahas upah tenaga kerja, tidak akan maksimal jika tidak diselaraskan dengan produktivitasnya.
Ketertarikan antara pemerintah, pengusaha terhadap kesejahteraan dan produktivitas buruh, menjadi sangat penting untuk indikator keberhasilan kebijakan ini.
"Kalau berbicara upah memang harus diselaraskan dengan productivity-nya. Ada interset buruh meningkatkan kesejahteraan. Interest pemerintah dan perusahaan bisnisnya harus tetap berjalan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi semua itu harus dipertimbangkan tidak hanya salah satu pihak," katanya kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Menurutnya, kebijakan pengupahan buruh pada saat kondisi pelemahan ekonomi seperti sekarang memang dilema. Dilema tersebut terjadi dari sisi pengusaha dan buruh yang sama-sama mengalami ancaman dari kondisi ekonomi saat ini.
Satu sisi investor mengalami kondisi ekonomi yang susah baik itu instability ekonomi dan nilai tukar yang berimplikasi biaya bahan mentah naik. Namun, di sisi lain buruh juga terancam pemutusan hubungan kerja menjadi pengangguran.
"Nah ini, prioritas pertama saat ini bagaimana sistem pengupahan sekarang dapat mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja dan memulihkan perekonomian," pungkasnya.
Baca Juga:
Pengamat: Seharusnya Isu Buruh Masuk Paket Kebijakan
Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi
Ketertarikan antara pemerintah, pengusaha terhadap kesejahteraan dan produktivitas buruh, menjadi sangat penting untuk indikator keberhasilan kebijakan ini.
"Kalau berbicara upah memang harus diselaraskan dengan productivity-nya. Ada interset buruh meningkatkan kesejahteraan. Interest pemerintah dan perusahaan bisnisnya harus tetap berjalan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi semua itu harus dipertimbangkan tidak hanya salah satu pihak," katanya kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Menurutnya, kebijakan pengupahan buruh pada saat kondisi pelemahan ekonomi seperti sekarang memang dilema. Dilema tersebut terjadi dari sisi pengusaha dan buruh yang sama-sama mengalami ancaman dari kondisi ekonomi saat ini.
Satu sisi investor mengalami kondisi ekonomi yang susah baik itu instability ekonomi dan nilai tukar yang berimplikasi biaya bahan mentah naik. Namun, di sisi lain buruh juga terancam pemutusan hubungan kerja menjadi pengangguran.
"Nah ini, prioritas pertama saat ini bagaimana sistem pengupahan sekarang dapat mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja dan memulihkan perekonomian," pungkasnya.
Baca Juga:
Pengamat: Seharusnya Isu Buruh Masuk Paket Kebijakan
Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi
(izz)
Lihat Juga :
