Kereta Cepat Jakarta-Bandung Resmi Digarap BUMN dan China
A
A
A
JAKARTA - Proyek kereta api cepat rute Jakarta-Bandung, yang sanggup melaju hingga 250 kilometer (KM)/jam resmi digarap oleh BUMN dan China Railway International Co Ltd.
Keempat perusahaan plat merah yang siap bekerja sama menggarap proyek kereta cepat tersebut bersama dengan perusahaan China, yakni PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Keempat BUMN ini akan membentuk konsorsium, bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
"Akhirnya, kita finalisasi high speed railway 250 KM Jakarta-Bandung beroperasi. Ini proyek penting karena sebagai yang pertama, tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN," ujar Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan, model bisnis tersebut mengutamakan komersialisasi.
"Model bisnis yang betul, mengikuti praktik korporasi yang mengutamakan komersialisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur," jelas dia.
Sahala menjelaskan, model bisnis ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dan tidak ada yang dijaminkan oleh pemerintah.
"Dengan demikian, model bisnis ini tidak memberatkan APBN dan ganggu pemerintah, tidak ada jaminan pemerintah juga," pungkasnya.
Baca:
Proyek Kereta Cepat Harus Pertimbangkan Untung-Rugi
Jonan Persilakan Swasta Ikut Proyek Kereta Cepat
Keempat perusahaan plat merah yang siap bekerja sama menggarap proyek kereta cepat tersebut bersama dengan perusahaan China, yakni PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Keempat BUMN ini akan membentuk konsorsium, bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
"Akhirnya, kita finalisasi high speed railway 250 KM Jakarta-Bandung beroperasi. Ini proyek penting karena sebagai yang pertama, tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN," ujar Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan, model bisnis tersebut mengutamakan komersialisasi.
"Model bisnis yang betul, mengikuti praktik korporasi yang mengutamakan komersialisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur," jelas dia.
Sahala menjelaskan, model bisnis ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dan tidak ada yang dijaminkan oleh pemerintah.
"Dengan demikian, model bisnis ini tidak memberatkan APBN dan ganggu pemerintah, tidak ada jaminan pemerintah juga," pungkasnya.
Baca:
Proyek Kereta Cepat Harus Pertimbangkan Untung-Rugi
Jonan Persilakan Swasta Ikut Proyek Kereta Cepat
(rna)