Pengamat: Sejak Awal Kontrak Minyak Sonangol Tak Jelas
Jum'at, 16 Oktober 2015 - 20:28 WIB
Pengamat: Sejak Awal Kontrak Minyak Sonangol Tak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Pengamat energi Marwan Batubara menilai, kontrak kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan minyak asal Angola yakni Sonangol tidak transparan.
Marwan menjelaskan, dari awal wacana adanya kerja sama tersebut hingga tujuh bulan kemudian belum ada transparansi dari rencana tersebut.
"Menurut saya ini tidak transparan. Banyak juga yang bersuara agar adanya transaparansi. Setelah wacana tujuh bulan yang lalu, apakah ada kesepakatan atau bagaimana? Tidak jelas," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Marwan mengatakan, transparansi soal bahan bakar minyak (BBM) krusial karena menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi sensitif dan perhatian masyarakat.
"Semua bisnis harus transparan, bicara BBM sensitif, menjadi perhatian publik dan komoditas strategis. Menyangkut hajat hidup orang banyak harus ikuti prinsip good corporate governance," jelas Marwan.
Dia menambahkan, akan bahaya jika ada perusahaan bermasalah yang tetap menjadi mitra dagang Indonesia. Atas dasar itu, sebaiknya dicoret saja dari daftar mitra. "Bahaya betul kalau ada perusahaan bermasalah kerja sama dengan kita, dicoret saja," pungkasnya.
Baca Juga: Kontrak Minyak Sonangol Harus Dibatalkan
Marwan menjelaskan, dari awal wacana adanya kerja sama tersebut hingga tujuh bulan kemudian belum ada transparansi dari rencana tersebut.
"Menurut saya ini tidak transparan. Banyak juga yang bersuara agar adanya transaparansi. Setelah wacana tujuh bulan yang lalu, apakah ada kesepakatan atau bagaimana? Tidak jelas," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Marwan mengatakan, transparansi soal bahan bakar minyak (BBM) krusial karena menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi sensitif dan perhatian masyarakat.
"Semua bisnis harus transparan, bicara BBM sensitif, menjadi perhatian publik dan komoditas strategis. Menyangkut hajat hidup orang banyak harus ikuti prinsip good corporate governance," jelas Marwan.
Dia menambahkan, akan bahaya jika ada perusahaan bermasalah yang tetap menjadi mitra dagang Indonesia. Atas dasar itu, sebaiknya dicoret saja dari daftar mitra. "Bahaya betul kalau ada perusahaan bermasalah kerja sama dengan kita, dicoret saja," pungkasnya.
Baca Juga: Kontrak Minyak Sonangol Harus Dibatalkan
(izz)
Lihat Juga :
