Isi Paket Kebijakan IV, Pengusaha Girang Buruh Berang
Jum'at, 16 Oktober 2015 - 21:27 WIB
Isi Paket Kebijakan IV, Pengusaha Girang Buruh Berang
A
A
A
SEMARANG - Kalangan pengusaha di Jawa Tengah (Jateng) menyambut gembira diterbitkannya paket kebijakan ekonomi jilid IV yang mengatur kebijakan pengupahan yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. (Baca: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengaku, dengan keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid IV memberikan kepastian bagi para pengusaha dengan memprediksi besaran kenaikan di tahun berikutnya. (Baca: Ini Cara Hitung Upah Buruh versi Jokowi).
"Ya kita menyambut gembira karena kebijakan tersebut merupakan suatu keputsan tepat untuk perkembangan masa depan investasi, penyeraapan tenaga kerja. Sebenarnya kebijakan tersebut sudah kita usulkan tiga atau empat tahun lalu. Dan pemerintah memahami aspirasi kita," katanya di Semarang, Jumat (16/10/2015).
Menurutnya, sebelum ada kebijakan paket ekonomi jilid IV, pengusaha tidak bisa memprediksi berapa kenaikan upah karena setiap tahun dilakukan survai kebutuhan hidup layak (KHL). (Baca: Indef Nilai Formulasi Upah Buruh Sudah Tepat).
"Pengusaha memperlukan suatu kepastian. Dengan mengevaluasi jenis dan komponen KHL setiap lima tahun sekali serta menerapkan aturan bagi pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah, pengusaha lebih tenang," ujar dia.
Frans menuturkan, dengan kebijakan tersebut bukan berarti upah buruh tidak naik. Upah tetap naik yang disesuaikan dengan inflasi dan juga sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, supaya daya beli karyawan juga ikut naik.
Kenaikan, sambung dia, justru bisa jadi akan lebih tinggi daripada inflasi dan pertumbuhan ekonomi karena, kenaikan juga akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. "Kalau perusahaannya mendapatkan untung banyak tentu kenaikannya bisa lebih tinggi dari pada inflasi," ucapnya.
Pihaknya berharap, dengan paket kebijakan ekonomi jilid IV dapat mendorong produktivitas memperluas kesempatan kerja sehingga angkatan kerja yang dihasilkan dari sekolah bisa diserap dengan baik.
Paket kebijakan tersebut, juga menjadi stimulan pada dunia usaha sehingga dapat berkembang dengan baik, karena pengusaha semakin bersemangat. "Jika investasi tidak menarik, pengusaha tidak mau investasi dan tenaga kerja tidak bisa terserap, angka pengguran semakin tinggi," imbuhnya.
Sementara, kalangan buruh menolak dan merasa prihatin dengan dikeluarkannya kebijakan ekonomi jilid IV tersebut. Pasalnya kebijakan itu hanya berpihak pada pengusaha dan mengesampingkan upah buruh.
"Sistem atau aturan tersebut dibuat dengan alasan untuk memperbaikan kondisi perekonomian yang saat ini dan untuk memberikan jaminan para pengusaha atau investor, sementara di dalam kebijakan itu tidak memikirkan daya beli buruh yang upahnya masih rendah," jelas Ketua DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jateng Nanang Setiyono.
Dia melihat, perhitungan upah yang ditambahkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi justu akan menciptakan kemiskinan di kalangan buruh. Hal itu karena selama ini tidak semua daerah menerapkan UMK sesuai KHL.
"Upah 2015 berdasarkan KHL 2014, banyak daerah di Jateng itu 70%-80% belum menetapkan UMK 100% KHL, kalau berdasarkan infalsi dan pertumbuhan Ekonomi jelas akan ada defisit upah," bebernya.
Di sisi lain, sambung Nanang, kebijakan pengupahan sudah diatur UU No 13, dan juga peraturan Presiden. Dengan adanya kebijakan tersebut jelas menabrak aturan yang sudah ada.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengaku, dengan keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid IV memberikan kepastian bagi para pengusaha dengan memprediksi besaran kenaikan di tahun berikutnya. (Baca: Ini Cara Hitung Upah Buruh versi Jokowi).
"Ya kita menyambut gembira karena kebijakan tersebut merupakan suatu keputsan tepat untuk perkembangan masa depan investasi, penyeraapan tenaga kerja. Sebenarnya kebijakan tersebut sudah kita usulkan tiga atau empat tahun lalu. Dan pemerintah memahami aspirasi kita," katanya di Semarang, Jumat (16/10/2015).
Menurutnya, sebelum ada kebijakan paket ekonomi jilid IV, pengusaha tidak bisa memprediksi berapa kenaikan upah karena setiap tahun dilakukan survai kebutuhan hidup layak (KHL). (Baca: Indef Nilai Formulasi Upah Buruh Sudah Tepat).
"Pengusaha memperlukan suatu kepastian. Dengan mengevaluasi jenis dan komponen KHL setiap lima tahun sekali serta menerapkan aturan bagi pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah, pengusaha lebih tenang," ujar dia.
Frans menuturkan, dengan kebijakan tersebut bukan berarti upah buruh tidak naik. Upah tetap naik yang disesuaikan dengan inflasi dan juga sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, supaya daya beli karyawan juga ikut naik.
Kenaikan, sambung dia, justru bisa jadi akan lebih tinggi daripada inflasi dan pertumbuhan ekonomi karena, kenaikan juga akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. "Kalau perusahaannya mendapatkan untung banyak tentu kenaikannya bisa lebih tinggi dari pada inflasi," ucapnya.
Pihaknya berharap, dengan paket kebijakan ekonomi jilid IV dapat mendorong produktivitas memperluas kesempatan kerja sehingga angkatan kerja yang dihasilkan dari sekolah bisa diserap dengan baik.
Paket kebijakan tersebut, juga menjadi stimulan pada dunia usaha sehingga dapat berkembang dengan baik, karena pengusaha semakin bersemangat. "Jika investasi tidak menarik, pengusaha tidak mau investasi dan tenaga kerja tidak bisa terserap, angka pengguran semakin tinggi," imbuhnya.
Sementara, kalangan buruh menolak dan merasa prihatin dengan dikeluarkannya kebijakan ekonomi jilid IV tersebut. Pasalnya kebijakan itu hanya berpihak pada pengusaha dan mengesampingkan upah buruh.
"Sistem atau aturan tersebut dibuat dengan alasan untuk memperbaikan kondisi perekonomian yang saat ini dan untuk memberikan jaminan para pengusaha atau investor, sementara di dalam kebijakan itu tidak memikirkan daya beli buruh yang upahnya masih rendah," jelas Ketua DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jateng Nanang Setiyono.
Dia melihat, perhitungan upah yang ditambahkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi justu akan menciptakan kemiskinan di kalangan buruh. Hal itu karena selama ini tidak semua daerah menerapkan UMK sesuai KHL.
"Upah 2015 berdasarkan KHL 2014, banyak daerah di Jateng itu 70%-80% belum menetapkan UMK 100% KHL, kalau berdasarkan infalsi dan pertumbuhan Ekonomi jelas akan ada defisit upah," bebernya.
Di sisi lain, sambung Nanang, kebijakan pengupahan sudah diatur UU No 13, dan juga peraturan Presiden. Dengan adanya kebijakan tersebut jelas menabrak aturan yang sudah ada.
(izz)
Lihat Juga :
