Buruh Nilai Paket Kebijakan IV Lemahkan Daya Beli

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi menilai, formula upah buruh seperti tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV bisa melemahkan daya beli masyarakat.

Paket kebijakan ekonomi IV yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih difokuskan pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP).

(Baca: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi).

"Sitem pengupahan dalam paket kebijakan IV ini bisa melemahkan daya beli, karena buruh enggak bisa beli lagi nasi uduk pagi hari. Maka, daya beli masyarakat pun menurun," katanya saat dihubungi Sindonews, Jumat (18/10/2015).

Atas dasar itu, pihaknya meminta upah yang layak bagi buruh agar daya beli meningkat. "Kita enggak minta upah tinggi kok, tapi hanya upah yang layak," kata dia. (Baca: Paket Kebijakan Jilid IV Kecewakan Kaum Buruh).

Rusdi malah menilai bahwa paket kebijakan ekonomi IV hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan para pengusaha, namun tidak menjawab permasalahan buruh. "Makanya kami lawan dan upah itu bagi buruh ibarat urat nadi," tandasnya.

Baca Juga:

Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi

Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi

Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III