Industri Sawit Kokoh di Tengah Kabut Asap
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan, kasus kabut asap akibat kebakaran hutan yang melanda beberapa wilayah di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir ini tidak mengganggu ekspor minyak sawit atau CPO Indonesia ke luar negeri.
Joko menuturkan, ekspor CPO tetap mengalami peningkatan meski isu yang beredar menyebutkan kebakaran tersebut berasal dari pengusaha sawit.
"Sampai dengan Agustus, angka ekspor kita justru tumbuh 12,5%," ujarnya usai menghadiri forum diskusi dengan Koran Sindo dan Sindonews di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Selain itu, lanjut dia, risiko adanya embargo dari beberapa negara akibat musibah itu sampai saat ini belum ada. Kerugian yang terjadi lebih kepada nonfinansial.
"Belum ada embargo, kita ada kerugian finansial tapi kecil. Kerugian yang besar itu nonfinansial, seperti citra sawit Indonesia di mata dunia menjadi buruk," jelas Joko.
Dia menyebutkan, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kredit bagi petani atau pengusaha yang akan membuka lahan.
Sehingga tidak ada lagi oknum yang menggunakan cara tidak ideal seperti membakar. "Pembebasan lahan secara normal Rp6 juta per hektare, kalau dibakar keluarin biaya bensin saja. Pemerintah harus bisa kasih solusi sediain kredit untuk (masyarakat) buka lahan secara normal," tandasnya.
Joko menuturkan, ekspor CPO tetap mengalami peningkatan meski isu yang beredar menyebutkan kebakaran tersebut berasal dari pengusaha sawit.
"Sampai dengan Agustus, angka ekspor kita justru tumbuh 12,5%," ujarnya usai menghadiri forum diskusi dengan Koran Sindo dan Sindonews di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Selain itu, lanjut dia, risiko adanya embargo dari beberapa negara akibat musibah itu sampai saat ini belum ada. Kerugian yang terjadi lebih kepada nonfinansial.
"Belum ada embargo, kita ada kerugian finansial tapi kecil. Kerugian yang besar itu nonfinansial, seperti citra sawit Indonesia di mata dunia menjadi buruk," jelas Joko.
Dia menyebutkan, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kredit bagi petani atau pengusaha yang akan membuka lahan.
Sehingga tidak ada lagi oknum yang menggunakan cara tidak ideal seperti membakar. "Pembebasan lahan secara normal Rp6 juta per hektare, kalau dibakar keluarin biaya bensin saja. Pemerintah harus bisa kasih solusi sediain kredit untuk (masyarakat) buka lahan secara normal," tandasnya.
(dmd)