ESDM: Tata Kelola Gas Rumit

KUTA - Infrastruktur menjadi kendala untuk mendistribusikan gas, bahkan Indonesia juga tidak bisa memakai gasnya sendiri karena pembangunan infrastruktur tidak memadai.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, tata kelola gas ini sangat kompleks dan rumit.

Dia mengatakan, suplay dan demand sangat berjauhan, maka dari itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mengoneksikan satu sama lain.

"Kita sebenarnya memiliki kesempatan bersinergi membangun infrastrtuktur gas ini. Ketika kita sudah membangun infrastruktur ini kita bisa menggunakan gas dalam negeri sendiri. Selama ini gas yang kita pakai itu ekspor, selain itu juga bisa menjadi lebih efesien," ujarnya di Kuta, Badung, Senin (2/11/2015).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama 15 tahun, membutuhkan dana minimal USD20 miliar. "Kita sudah memetakan hal itu bahwa pembangunan infrastruktur gas ini peta jalannya sekitar 15 tahun. Apabila gas bumi ini terhilirisasi dengan baik, maka akan bisa mengalir ke semua daerah tidak hanya di barat saja tetapi ketimur termasuk NTT dan Ambon," terangnya.

Pembangunan infrastruktur itu seperti pembangunan pipa untuk transmisi, tempat penyimpanan gas di laut maupun darat. Dia mangatakan, harga gas ini lebih murah dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia mengatakan, gas ini bisa menyentuh masyarakat langsung, seperti air keran yaitu jaringan gas kota (Jargas) seperti yang ada di Jakarta dan Surabaya.

"Saat ini Jargas sudah ada di Jakarta dan Surabaya, jadi warga tidak beli tabung gas lagi. Harga gas ini sangat irit sekali sekarang ini harganya Rp3.100 perliter sementara BBM sekarang mencapai Rp7.300 per liter, kami akan mengupayakan semua wilayah menggunakan Jargas," tandas dia.