HT: UMKM Harus Dilindungi dari Pasar Bebas
Jum'at, 20 November 2015 - 07:42 WIB
HT: UMKM Harus Dilindungi dari Pasar Bebas
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengemukakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilindungi dari pasar bebas, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera berlaku pada akhir tahun ini.
"UMKM harus dilindungi dari pasar bebas, termasuk MEA," ujarnya, Jumat (20/11/2015).
HT memandang, pelaku UMKM di Indonesia belum siap menghadapi persaingan perdagang bebas. Untuk itu, pemerintah harus memproteksi mereka sehingga tidak tergerus oleh pelaku usaha asing yang sudah siap melakukan ekspansi di Tanah Air.
Sebelumnya, HT mengungkapkan dua penyebab UMKM di Indonesia kurang berkembang. “UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 55-56 juta. Menjadi kurang berkembang karena dua hal. Satu, karena kurang modal, satu lagi karena keterampilan,” katanya.
“Selama ini kalau kita lihat, pemerintah lebih fokus pada pembangunan untuk proyek besar, seperti jalan tol, gedung perkantoran dan lainnya. Padahal, seharusnya pembangunan dari masyarakat kecil itu juga harus diperhatikan. Sehingga mereka bisa lebih siap menghadapi persaingan usaha,” terang CEO MNC Group ini.
Menurut HT, pemerintah semestinya dapat bersikap adil kepada masyarakat dan tidak terfokus pada proyek yang hanya bersifat komersial. "Pelaku UMKM harus diberikan kemudahan pada sistem modal, serta pelatihan keterampilan untuk mengembangkan usaha, sehingga masyarakat menengah ke bawah bisa lebih maju dan produktif," tandasnya.
"UMKM harus dilindungi dari pasar bebas, termasuk MEA," ujarnya, Jumat (20/11/2015).
HT memandang, pelaku UMKM di Indonesia belum siap menghadapi persaingan perdagang bebas. Untuk itu, pemerintah harus memproteksi mereka sehingga tidak tergerus oleh pelaku usaha asing yang sudah siap melakukan ekspansi di Tanah Air.
Sebelumnya, HT mengungkapkan dua penyebab UMKM di Indonesia kurang berkembang. “UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 55-56 juta. Menjadi kurang berkembang karena dua hal. Satu, karena kurang modal, satu lagi karena keterampilan,” katanya.
“Selama ini kalau kita lihat, pemerintah lebih fokus pada pembangunan untuk proyek besar, seperti jalan tol, gedung perkantoran dan lainnya. Padahal, seharusnya pembangunan dari masyarakat kecil itu juga harus diperhatikan. Sehingga mereka bisa lebih siap menghadapi persaingan usaha,” terang CEO MNC Group ini.
Menurut HT, pemerintah semestinya dapat bersikap adil kepada masyarakat dan tidak terfokus pada proyek yang hanya bersifat komersial. "Pelaku UMKM harus diberikan kemudahan pada sistem modal, serta pelatihan keterampilan untuk mengembangkan usaha, sehingga masyarakat menengah ke bawah bisa lebih maju dan produktif," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
