JK: BI dan Pemerintah Harus Saling Koreksi

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus mampu saling mengoreksi dalam hal kebijakan yang berkenaan dengan perekonomian di Indonesia.

Hal tersebut semata karena BI merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dia mencontohkan, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, BI harus mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak membuat inflasi meroket.

Begitu juga sebaliknya, pemerintah harus mengingatkan BI agar kebijakan dalam menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi harus seiring dengan kebutuhan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Jangan sampai pemerintah bertindak sampai inflasi naik, dan BI juga harus mendukung menjalankan agar pertumbuhan naik dan lapangan kerja tercapai," katanya dalam Pertemuan Tahunan BI 2015 di JCC, Jakarta, Selasa (24/11/2015) malam.

JK menambahkan, kondisi ekonomi saat ini tidak lagi bisa terpisah-pisah. Semua negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal ekonomi. "Kita tak bisa katakan ah itu negeri Anda dan saya sendiri. Tidak mungkin terjadi ada perbedaan semacam itu," tutur dia.

Saat kondisi perekonomian China merosot, sambung JK, Indonesia tidak bisa mengekspor produk ke China dengan kuota yang lebih besar. Akibatnya, pendapatan yang didapat Indonesia merosot.

"Begitu juga AS dan Eropa. Kalau tiga itu terkena maka hampir semua akan menjadi bagian melemah," imbuhnya.

Wapres menggarisbawahi, setiap negara memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah perekonomian walaupun pada dasarnya sebab dari masalah tersebut sama. "Pengalaman adalah guru yang baik. Supaya kita tak terulangi," pungkas JK.

Baca Juga:

JK Singgung Independensi BI