Menperin Dorong Investasi Industri Baja Hulu

Rabu, 25 November 2015 - 12:36 WIB
Menperin Dorong Investasi...
Menperin Dorong Investasi Industri Baja Hulu
A A A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur, konstruksi dan tumbuhnya industri termasuk galangan kapal serta automotif membutuhkan bahan baku baja. Kebutuhan baja kasar (crude steel) tercatat terus menanjak, dari 7,4 juta ton pada tahun 2009 menjadi 12,7 Juta ton pada tahun 2014.

Guna memenuhi permintaan baja domestik dan menghindari ketergantungan yang tinggi terhadap baja impor, maka masih diperlukan banyak investasi di sektor baja.

Demikian beberapa hal yang diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin saat menjadi pembicara utama pada Conference & Technology Forum for Indonesia Steel Industry Development di Jakarta.

"Hal ini diperlukan juga untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang diperkirakan sekitar 5.000 triliun Rupiah sampai dengan tahun 2019 dan membutuhkan baja sekitar 17,5 Juta ton/tahun," kata Menperin dalam siaran persnya, Rabu (25/11/2015).

Industri besi dan baja juga menjadi salah satu industri prioritas lantaran merupakan bahan baku dasar bagi industri lainnya antara lain industri galangan kapal, industri di sektor migas, alat berat, otomotif, dan eletronika.

Selain itu, industri besi dan baja adalah salah satu pendukung utama dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia antara lain jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan beberapa fasilitas lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah perusahaan industri baja nasional hulu dan hilir sebanyak 1167 perusahaan. Secara total industri baja nasional hulu dan hilir mampu menyerap 300.309 orang tenaga kerja.

Saleh mencermati, industri hilir besi baja nasional tumbuh lebih cepat dibanding dengan industri hulunya. Menurutnya, salah satunya disebabkan karena besarnya investasi yang diperlukan.

Perbedaan kapasitas industri ini menyebabkan supply bahan baku domestik baik untuk industri intermediate maupun industri hilir saat ini masih belum mencukupi. "Kondisi ini merupakan salah satu penyebab hadirnya produk besi baja impor yang cukup signifikan," ujarnya.

Menilik hal ini, Kementerian Perindustrian terus mendorong hilirisasi industri mineral yang diharapkan investasi di bidang pengolahan berbasis mineral dapat memenuhi kebutuhan baja kasar (Crude Steel) sebagai bahan baku industri baja intermediate dan hilir.

Saat ini, Saleh mengatakan, tumbuhnya industri baja hulu menunjukkan ke arah yang positif. Jika sebelumnya hanya diwakili PT. Krakatau Steel dengan teknologi HYLS/ Reduksi Langsung, namun sekarang telah tumbuh beberapa industri baja hulu antara lain PT. Krakatau Posco, PT. Indoferro, PT. Meratus Jaya Iron and Steel, PT. Delta Prima Steel, dan Gunung Steel Group melalui PT. Gunung Raja Paksi serta PT. Gunung Gahapi Sakti.

"Diharapkan dengan tumbuhnya industri besi baja khususnya industri hulu maka tidak terjadi bottle neck di produk intermediate dan industri hilir," tegas dia.

Hadir pada forum itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Choi Tai-young, CEO Posco, Kwon, Oh-Joon dan Presiden Direktur PT Krakatau Steel Tbk, Sukandar.

Fasilitas Investasi


Untuk menjaga iklim industri besi baja tetap kondusif, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan SNI Wajib untuk Produk besi baja, tata niaga impor besi atau baja, P3DN dan trade remedies.

Selain itu, dalam rangka pengembangan industri besi baja nasional Pemerintah telah memberi fasilitas bagi investasi baru maupun perluasan industri berupa pemberian tax holiday dan tax allowance.

"Yang harus juga diperhatikan, pelaku industri baja harus mengembangkan diri, mengingat spesifikasi dari negara-negara eksportir terus berkembang seiring inovasi teknologi dan kebutuhan," kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan.

Terkait P3DN, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk peningkatan penyerapan produk baja nasional, terutama pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang menggunakan APBN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas baja nasional.
(dmd)
Berita Terkait
Inovatif dalam Teknologi,...
Inovatif dalam Teknologi, 11 Perusahaan Raih Penghargaan Rintek
Menperin Turun Langsung...
Menperin Turun Langsung Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pabrik Makanan Ini
Gelar Inovasi Produk...
Gelar Inovasi Produk dan Kompetisi Barista: Kemenperin Perkenalkan Susu Kacang Mede Lokal Pertama di Indonesia
Kemenperin Buka 971...
Kemenperin Buka 971 Formasi CPNS, Dari Tenaga Teknis hingga Kesehatan
Harga Gas Diusulkan...
Harga Gas Diusulkan Naik di Atas USD6 per MMBTU
KPK Bekali Pemahaman...
KPK Bekali Pemahaman Antikorupsi Pejabat Tinggi Kementerian Perindustrian
Berita Terkini
Realisasi Program Makan...
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp710,5 Miliar, Jangkau 2 Juta Penerima
41 menit yang lalu
Pabrik MinyaKita Tak...
Pabrik MinyaKita Tak Sesuai Takaran Resmi Ditutup, Ini Pemiliknya
55 menit yang lalu
TBS Energi Tumbuh Positif...
TBS Energi Tumbuh Positif di Tengah Transformasi Bisnis Berkelanjutan
1 jam yang lalu
Berapa THR yang Diterima...
Berapa THR yang Diterima PPPK 2025? Cek Kisaran Tanggal Pencairannya
1 jam yang lalu
Jaga Iklim Investasi,...
Jaga Iklim Investasi, Pemerintah Harus Berikan Kepastian Hukum Industri Sawit
1 jam yang lalu
Penerimaan Pajak Februari...
Penerimaan Pajak Februari 2025 Anjlok 30,2%, Hanya Terkumpul Rp187,8 Triliun
2 jam yang lalu
Infografis
3 Alasan Komisi Eropa...
3 Alasan Komisi Eropa Dorong UE Miliki Blok Pertahanan Baru
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved