Investor Pengolahan Susu Siapkan Investasi Rp4,59 T

Rabu, 09 Desember 2015 - 08:41 WIB
Investor Pengolahan...
Investor Pengolahan Susu Siapkan Investasi Rp4,59 T
A A A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima minat investasi serius di sektor peternakan terintegrasi pengolahan susu dengan nilai investasi sebesar USD340 juta, atau sekitar Rp4,59 triliun (kurs Rp13.500/USD) untuk pengembangan fasilitas pabriknya di Indonesia.

Pada tahap awal, investor tersebut telah membangun pabrik di Malang senilai USD15 juta yang siap beroperasi di pertengahan 2016.

Salah satu concern utama dari perusahaan, perlunya peraturan pemerintah untuk mendorong penyerapan susu dari hasil peternak sapi perah lokal sehingga investasi pengolahan susu yang dilakukan berdampak positif pada kesejahteraan peternak susu lokal.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, minat investasi yang telah disampaikan ke BKPM cukup strategis. Di antaranya mengurangi impor hingga USD37,2 juta di tahun ke-10, meningkatkan ekspor hingga USD615 juta selama 10 tahun.

"Dari sisi ketahanan pangan, minat investasi yang dilakukan juga akan berdampak positif pada peningkatan ketersediaan susu dalam negeri dari sebelumnya 19,5% menjadi 40%," kata dia dalam rilisnya, Rabu (9/12/2015).

Dia mengatakan, perusahaan juga memiliki perhatian terhadap kesejahteraan peternak sapi perah lokal. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan investor, produksi peternak sapi perah lokal melalui Koperasi Unit Desa (KUD) juga akan meningkat menjadi 1,42 miliar liter dengan melibatkan 71 ribu peternak sapi perah lokal.

"BKPM senantiasa mendorong setiap investasi yang masuk memberikan kemanfaatan ke masyarakat. Termasuk sektor ini dapat memberikan kemanfaatan bagi peternak sapi," ujar Franky.

Kebijakan menyerap susu lokal diharapkan bisa membantu naiknya harga beli susu ke KUD. "Posisi saat ini harga di Tiongkok setara dengan Rp8.500 per liter," ungkapnya.

Menurutnya, pola semacam ini sudah diterapkan di sektor daging sapi, di mana dalam Peraturan Menteri Pertanian 139 Tahun 2014 importir harus melakukan penyerapan sapi daging lokal sebesar 3% importir untuk dan 1,5% untuk produsen.

Industri pengolahan susu termasuk dalam industri substitusi impor yang menjadi prioritas BKPM. "Saat ini, BKPM menetapkan sektor prioritas investasi di antaranya infrastruktur, industri padat karya, pertanian, industri substitusi impor, industri pengolahan ekspor, maritim, hilirisasi pertambangan serta pariwisata dan kawasan industri," tandasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tekad Kuat Wamen Investasi...
Tekad Kuat Wamen Investasi Benahi Perizinan Demi Ekonomi Tumbuh 8 Persen
BKPM Siapkan 6 Strategi...
BKPM Siapkan 6 Strategi Pulihkan Investasi di 2021
Serabutan Sedot Investasi,...
Serabutan Sedot Investasi, Besar atau Kecil Tetap Dilayani
Kejar Target Investasi,...
Kejar Target Investasi, Kepala BKPM Pakai Strategi Ala Juventus
Pemerataan Investasi,...
Pemerataan Investasi, Penanaman Modal di Luar Jawa Meningkat 19,3%
Genjot Investasi, BKPM...
Genjot Investasi, BKPM Prioritaskan Sektor Manufaktur, Hilirisasi dan Alat Kesehatan
Berita Terkini
Maskapai China Spring...
Maskapai China Spring Airlines Resmi Mengudara di Indonesia, Buka Rute Seminggu 3 Kali
8 jam yang lalu
Indo Livestock 2026...
Indo Livestock 2026 Satukan Pelaku Industri dari 30 Negara, Perkuat Daya Saing Industri Peternakan RI
9 jam yang lalu
Indonesia-Australia...
Indonesia-Australia Kolaborasi Cetak Tenaga Ahli Butchery dan Food Safety
10 jam yang lalu
Menyambut Tahun Ajaran...
Menyambut Tahun Ajaran Baru dengan Senyuman dan Solusi Finansial BRI Multiguna
10 jam yang lalu
Strategi Moneter Dikritik...
Strategi Moneter Dikritik Banggar DPR, Begini Penjelasan BI Soal Menjaga Rupiah
10 jam yang lalu
Ancam Ritel dan Perbankan,...
Ancam Ritel dan Perbankan, Penipuan 'Gift Card' Digital Kian Sulit Terdeteksi
10 jam yang lalu
Infografis
Manfaat Susu untuk Sendi...
Manfaat Susu untuk Sendi dan Tulang yang Sering Diabaikan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved