Kelola APBN 2016, Presiden Jokowi Desak Kualitas Belanja Daerah
Kelola APBN 2016, Presiden Jokowi Desak Kualitas Belanja Daerah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kualitas belanja daerah. Hal ini mengingat besarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 yang dikelola daerah.
Dia juga menekankan agar para kepala daerah diminta sungguh-sungguh memastikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja pemerintah daerah (pemda) dapat dimulai sejak awal tahun. Dengan demikian, perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat.
"Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan jaga transparansi, akuntabilitas dan pastikan anggaran dimanfaatkan untuk program bernilai tambah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Mantan Walikota Solo ini juga menegaskan, pemda harus memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan produktif dan jelas manfaatnya bagi masyarakat. Sementara untuk belanja operasional diminta diminimalisir semaksimal mungkin.
"Jangan sampai kita bentuk tim sampai ratusan ribu. Sekarang sudah ada tunjangan kinerja, seharusnya tim-tim tidak usah dibentuk. Jika setiap kegiatan dibentuk tim, maka menurut saya ini akan menghamburkan uang dan tidak jelas mau kemana," tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, volume belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, meningkat 5,6% dibanding dengan volume belanja negara dalam APBNP 2015.
Dalam APBN 2016, alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBNP 2015, yaitu sekitar Rp770,2 triliun yang akan didistribusikan kepada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota guna mendukung desentralisasi fiskal.
Dia juga menekankan agar para kepala daerah diminta sungguh-sungguh memastikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja pemerintah daerah (pemda) dapat dimulai sejak awal tahun. Dengan demikian, perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat.
"Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan jaga transparansi, akuntabilitas dan pastikan anggaran dimanfaatkan untuk program bernilai tambah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Mantan Walikota Solo ini juga menegaskan, pemda harus memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan produktif dan jelas manfaatnya bagi masyarakat. Sementara untuk belanja operasional diminta diminimalisir semaksimal mungkin.
"Jangan sampai kita bentuk tim sampai ratusan ribu. Sekarang sudah ada tunjangan kinerja, seharusnya tim-tim tidak usah dibentuk. Jika setiap kegiatan dibentuk tim, maka menurut saya ini akan menghamburkan uang dan tidak jelas mau kemana," tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, volume belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, meningkat 5,6% dibanding dengan volume belanja negara dalam APBNP 2015.
Dalam APBN 2016, alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBNP 2015, yaitu sekitar Rp770,2 triliun yang akan didistribusikan kepada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota guna mendukung desentralisasi fiskal.
(akr)
Explore More