Menkeu Akui Kata-kata Bersayap Bikin Anggaran Bengkak
Menkeu Akui Kata-kata Bersayap Bikin Anggaran Bengkak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui penggunaan kata-kata bersayap atau tidak jelas (absurd) dalam kegiatan yang dicanangkan kementerian dan lembaga (K/L) berpotensi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak dan tidak terkontrol.
Hal ini menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada seluruh K/L untuk memonitor setiap kegiatan dan mensortir kata-kata yang dipilih agar tidak bersayap dan rancu.
"Karena kadang kalau tidak jelas nilainya bisa enggak terkontrol. Kalau jelas barangnya, apa satuannya kan bisa dikontrol," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Baca:
Larang Kata Bersayap di Proyek Pemerintah, Jokowi Sindir Susi
Jokowi Minta Para Menteri Tak Boros Kelola Anggaran
Dia menjelaskan, jika masih dalam lingkup pemrograman maka kata-kata yang sifatnya umum dan tidak menjurus masih bisa digunakan. Namun, jika telah masuk satuan tiga dan menjurus kepada perumusan anggaran maka bahasanya harus jelas dan tidak bersayap.
"Kalau sudah level kegiatan tidak boleh lagi kata bersayap. Karena kegiatan itu harus clear. Apakah beli barang, bangun sesuatu. Jadi bahasanya harus langsung, satuannya berapa, besarannya berapa, totalnya berapa," terang Bambang.
Mantan Wamenkeu ini mencontohkan, kata-kata pemberdayaan nelayan yang sebelumnya digunakan dalam kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak bisa lagi digunakan jika sudah masuk pada level satuan tiga. Pasalnya, kata-kata tersebut membingungkan dan membuatnya menjadi multitafsir.
"Yang presiden inginkan adalah pemberdayaan nelayan dihapus, tapi isinya misalkan membeli perahu, membeli jaring, umpan atau segala macam. Itu angkanya ada langsung. Mungkin jumlahnya sama Rp10 miliar, tapi jelas apa aktivitasnya daripada pakai kata bersayap," jelas Bambang.
Dia menambahkan, penghilangan kata-kata bersayap ini dimaksudkan agar setiap kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan jelas peruntukannya. Bahkan, jika dimungkinkan program tersebut bisa diminimalisir pengeluaran biayanya.
"Maksudnya biar jelas kalau mau belanja, belanja apa? Jangan belanja misalnya, kamu inginnya makan tapi bilangnya pemberdayaan saya supaya enggak mati kelaparan. Jelas saja kamu beli makan siang berapa rupiah. Beli makan malam berapa rupiah," tandasnya.
Hal ini menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada seluruh K/L untuk memonitor setiap kegiatan dan mensortir kata-kata yang dipilih agar tidak bersayap dan rancu.
"Karena kadang kalau tidak jelas nilainya bisa enggak terkontrol. Kalau jelas barangnya, apa satuannya kan bisa dikontrol," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Baca:
Larang Kata Bersayap di Proyek Pemerintah, Jokowi Sindir Susi
Jokowi Minta Para Menteri Tak Boros Kelola Anggaran
Dia menjelaskan, jika masih dalam lingkup pemrograman maka kata-kata yang sifatnya umum dan tidak menjurus masih bisa digunakan. Namun, jika telah masuk satuan tiga dan menjurus kepada perumusan anggaran maka bahasanya harus jelas dan tidak bersayap.
"Kalau sudah level kegiatan tidak boleh lagi kata bersayap. Karena kegiatan itu harus clear. Apakah beli barang, bangun sesuatu. Jadi bahasanya harus langsung, satuannya berapa, besarannya berapa, totalnya berapa," terang Bambang.
Mantan Wamenkeu ini mencontohkan, kata-kata pemberdayaan nelayan yang sebelumnya digunakan dalam kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak bisa lagi digunakan jika sudah masuk pada level satuan tiga. Pasalnya, kata-kata tersebut membingungkan dan membuatnya menjadi multitafsir.
"Yang presiden inginkan adalah pemberdayaan nelayan dihapus, tapi isinya misalkan membeli perahu, membeli jaring, umpan atau segala macam. Itu angkanya ada langsung. Mungkin jumlahnya sama Rp10 miliar, tapi jelas apa aktivitasnya daripada pakai kata bersayap," jelas Bambang.
Dia menambahkan, penghilangan kata-kata bersayap ini dimaksudkan agar setiap kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan jelas peruntukannya. Bahkan, jika dimungkinkan program tersebut bisa diminimalisir pengeluaran biayanya.
"Maksudnya biar jelas kalau mau belanja, belanja apa? Jangan belanja misalnya, kamu inginnya makan tapi bilangnya pemberdayaan saya supaya enggak mati kelaparan. Jelas saja kamu beli makan siang berapa rupiah. Beli makan malam berapa rupiah," tandasnya.
(dmd)
Explore More