ESDM Ungkap Karut-marut Industri Gas Nasional
ESDM Ungkap Karut-marut Industri Gas Nasional
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, karut-marut industri gas nasional, mulai dari regulasi hingga keberadaan trader membuat harga menjadi mahal.
Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengemukakan, pemerintah harus hadir dalam pelaksanaan regulasi dalam industri gas di Tanah Air.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain yang sudah siap dari segi infrastruktur sehingga kehadiran negara tidak perlu terlalu sering.
Arah kebijakan infrastruktur itu, lanjut dia, ibarat kebun. Ketika sudah jadi secara utuh maka tidak perlu lagi menanam, mencangkul, dan sebagainya.
"Kalau seperti Amerika Serikat sudah tumbuh dan merata, kehadiran negara sedikit mungkin. Tidak banyak peraturan, kalau lahan masih kosong kita harus tanam, anggarkan lewat APBN atau cari pinjaman, negara harus hadir," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Negara diharapkan hadir dalam merealisasikan kebijakan sektor gas, terutama yang berada di kawasan Indonesia Timur karena kondisi ekonominya masih tertinggal.
"Di Indonesia timur, negara harus hadir ke sana. Kalau di pulau Jawa, infrastruktur gas sudah bagus, makin dikit hadirnya, pemerintah harus masuk ke sana dan membangun infrastruktur," tutur dia.
Sementara, jika sudah masuk dalam wilayah dengan kategori perekonomian yang baik, pemerintah bisa memberikan ke swasta untuk melanjutkan pembangunan.
Di sisi lain, carut-marut gas juga bersumber dari keberadaan para trader yang membuat proses transaksi menjadi lebih banyak sehingga membuat harga gas mahal.
"Carut-marut gas itu banyak trader, dari satu sumber gas di hulu ada empat sampai lima transaksi sebelum sampai ke user. Harusnya bisa sederhanakan, jadi satu transaksi saja agar lebih sederhana," katanya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen agar trader yang mendapatkan alokasi penjatahan penjualan dapat ikut membangun infrastruktur gas di dalam negeri.
"Trader siapa saja yang dapat alokasi gas harus bangun infrastruktur. Siapapun yang dapat, ini komitmen pemerintah," pungkasnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengemukakan, pemerintah harus hadir dalam pelaksanaan regulasi dalam industri gas di Tanah Air.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain yang sudah siap dari segi infrastruktur sehingga kehadiran negara tidak perlu terlalu sering.
Arah kebijakan infrastruktur itu, lanjut dia, ibarat kebun. Ketika sudah jadi secara utuh maka tidak perlu lagi menanam, mencangkul, dan sebagainya.
"Kalau seperti Amerika Serikat sudah tumbuh dan merata, kehadiran negara sedikit mungkin. Tidak banyak peraturan, kalau lahan masih kosong kita harus tanam, anggarkan lewat APBN atau cari pinjaman, negara harus hadir," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Negara diharapkan hadir dalam merealisasikan kebijakan sektor gas, terutama yang berada di kawasan Indonesia Timur karena kondisi ekonominya masih tertinggal.
"Di Indonesia timur, negara harus hadir ke sana. Kalau di pulau Jawa, infrastruktur gas sudah bagus, makin dikit hadirnya, pemerintah harus masuk ke sana dan membangun infrastruktur," tutur dia.
Sementara, jika sudah masuk dalam wilayah dengan kategori perekonomian yang baik, pemerintah bisa memberikan ke swasta untuk melanjutkan pembangunan.
Di sisi lain, carut-marut gas juga bersumber dari keberadaan para trader yang membuat proses transaksi menjadi lebih banyak sehingga membuat harga gas mahal.
"Carut-marut gas itu banyak trader, dari satu sumber gas di hulu ada empat sampai lima transaksi sebelum sampai ke user. Harusnya bisa sederhanakan, jadi satu transaksi saja agar lebih sederhana," katanya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen agar trader yang mendapatkan alokasi penjatahan penjualan dapat ikut membangun infrastruktur gas di dalam negeri.
"Trader siapa saja yang dapat alokasi gas harus bangun infrastruktur. Siapapun yang dapat, ini komitmen pemerintah," pungkasnya.
(izz)
Explore More