Darmin Godok Kebijakan Izin Investasi di Daerah
Jum'at, 18 Desember 2015 - 10:28 WIB
Darmin Godok Kebijakan Izin Investasi di Daerah
A
A
A
TANGERANG - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Naution mengatakan, pemerintah tengah menggodok kebijakan perizinan di daerah untuk membantu perekonomian, seperti investasi dan izin usaha di daerah.
Pihaknya memastikan kebijakan ini tidak akan masuk dalam paket kebijakan VIII yang akan dirilis pemerintah. Darmin menyatakan, bisa saja kebijakan ini akan dilakukan tahun depan di pertengahan semester.
Sebelumnya, Darmin sempat mengakui akan melakukan penyederhanaan izin usaha di daerah. Karena kebijakan perizinan di daerah belum disentuh.
"Jadi, pemerintah harus masuk ke sini. Mau enggak mau harus masuk ke area itu. Tapi enggak kita jadikan di paket kebijakan VIII. Mungkin tahun depan kita bisa gunakan, di pertengahan tahun atau kapan nanti. Intinya tidak sekarang," kata Darmin di Tangerang, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Alasan Darmin tidak menaruh kebijakan tersebut dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII karena kota ini membutuhkan paket kebijakan yang ada di daerah terlebih dahulu dan sistemnya harus Perpres tidak bisa Peraturan Menteri (Permen).
"Karena kalau cuma Permen, itu enggak akan laku dia di sana. Jadi harus pakai Perpres biar laku," ucap Darmin.
Kedua, harus ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakatnya sebelum paket itu dikeluarkan. Jangan sampai ada yang tidak paham dengan paket tersebut dan terjadi kesalahpahaman.
"Jadi harus disiapkan dulu, disosialisasikan terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa keluarkan kebijakannya ke mereka," pungkas dia.
Pihaknya memastikan kebijakan ini tidak akan masuk dalam paket kebijakan VIII yang akan dirilis pemerintah. Darmin menyatakan, bisa saja kebijakan ini akan dilakukan tahun depan di pertengahan semester.
Sebelumnya, Darmin sempat mengakui akan melakukan penyederhanaan izin usaha di daerah. Karena kebijakan perizinan di daerah belum disentuh.
"Jadi, pemerintah harus masuk ke sini. Mau enggak mau harus masuk ke area itu. Tapi enggak kita jadikan di paket kebijakan VIII. Mungkin tahun depan kita bisa gunakan, di pertengahan tahun atau kapan nanti. Intinya tidak sekarang," kata Darmin di Tangerang, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Alasan Darmin tidak menaruh kebijakan tersebut dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII karena kota ini membutuhkan paket kebijakan yang ada di daerah terlebih dahulu dan sistemnya harus Perpres tidak bisa Peraturan Menteri (Permen).
"Karena kalau cuma Permen, itu enggak akan laku dia di sana. Jadi harus pakai Perpres biar laku," ucap Darmin.
Kedua, harus ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakatnya sebelum paket itu dikeluarkan. Jangan sampai ada yang tidak paham dengan paket tersebut dan terjadi kesalahpahaman.
"Jadi harus disiapkan dulu, disosialisasikan terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa keluarkan kebijakannya ke mereka," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
