Swasembada Beras Terhambat, Kemiskinan Meningkat
Sabtu, 19 Desember 2015 - 16:15 WIB
Swasembada Beras Terhambat, Kemiskinan Meningkat
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Berly Martawardaya mengatakan, program swasembada beras Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terhambat sehingga angka kemiskinan meningkat.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian masih tingginya harga beras menjadi faktor kunci lonjakan jumlah orang miskin. "Beras, hasil studi kami di Indef, miss management (salah kelola) di beras faktor utama kenaikan kemiskinan 852 ribu orang tahun ini," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).
Menurut Berly, meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air juga karena porsi daya beli masyarakat bawah sebesar 30% digunakan untuk beras.
"Sebagian besar karena beras yang 30% dari pembelian masyarakat miskin. Kalau swasembada beras tidak tercapai, terakses, tambah jumlah masyarakat miskin," katanya.
Kendati demikian, lanjut Berly, program swasembada beras butuh waktu yang tidak sebentar dengan banyaknya persiapan anggaran dan distribusi..
"Swasembada beras butuh tapi setahun terlalu sempit, tidak bisa tahun ini. Target Jokowi juga tiga tahun. Bahkan dengan data yang ada, baik irigasi, bibit, distribusi perlu waktu apalagi anggarannya telat," pungkas Berly.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian masih tingginya harga beras menjadi faktor kunci lonjakan jumlah orang miskin. "Beras, hasil studi kami di Indef, miss management (salah kelola) di beras faktor utama kenaikan kemiskinan 852 ribu orang tahun ini," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).
Menurut Berly, meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air juga karena porsi daya beli masyarakat bawah sebesar 30% digunakan untuk beras.
"Sebagian besar karena beras yang 30% dari pembelian masyarakat miskin. Kalau swasembada beras tidak tercapai, terakses, tambah jumlah masyarakat miskin," katanya.
Kendati demikian, lanjut Berly, program swasembada beras butuh waktu yang tidak sebentar dengan banyaknya persiapan anggaran dan distribusi..
"Swasembada beras butuh tapi setahun terlalu sempit, tidak bisa tahun ini. Target Jokowi juga tiga tahun. Bahkan dengan data yang ada, baik irigasi, bibit, distribusi perlu waktu apalagi anggarannya telat," pungkas Berly.
(dmd)
Lihat Juga :
