Bulog: Indonesia Masih Jauh dari Kedaulatan Pangan
Senin, 28 Desember 2015 - 11:26 WIB
Bulog: Indonesia Masih Jauh dari Kedaulatan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menegaskan, hingga saat ini Indonesia masih jauh dari cita-cita sebagai negara yang berdaulat dalam bidang pangan.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, saat ini masyarakat di Tanah Air selalu disesatkan dengan istilah kedaulatan pangan yang berarti tidak impor. Padahal, bebas dari impor hanya salah satu dari aspek kedaulatan pangan.
"Kedaulatan itu bagaimana pemerintah, negara, dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu yang harus diluruskan, karena sering dikatakan kalau kita tidak impor berarti kita sudah berdaulat. Itu kata siapa?. Sampai saat ini kita masih jauh dari kata kedaulatan pangan," katanya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menuturkan, hingga saat ini petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta komoditas pangan mana yang akan diproduksi. Selama ini, dalam memilih sarana produksi petani di Indonesia masih sangat ditentukan komoditas pangan mana yang disubsidi pemerintah.
"Misalnya, petani memilih sarana produksi masih sangat ditentukan oleh komoditi apa yang disubsidi pemerintah. Misalnya, pupuk. Pupuk B disubsidi pemerintah. Kalau petani enggak produksi pupuk B, maka produksinya enggak akan maksimal. Jadi petani dalam kondisi terpaksa menanam padi saja, kedelai saja," tuturnya.
Dari sisi pemerintah, tambah dia, belum ada kekuatan, lembaga dan regulasi pangan diatur di Tanah Air ini. Padahal, hal tersebut menjadi aspek terpenting untuk mencapai kedaulatan pangan.
"Aspek terpenting itu pemerintah harus mengatur bagaimana pola pengelolaan pangan. Kalau sekarang semua diserahkan ke swasta," tandas Wahyu.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, saat ini masyarakat di Tanah Air selalu disesatkan dengan istilah kedaulatan pangan yang berarti tidak impor. Padahal, bebas dari impor hanya salah satu dari aspek kedaulatan pangan.
"Kedaulatan itu bagaimana pemerintah, negara, dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu yang harus diluruskan, karena sering dikatakan kalau kita tidak impor berarti kita sudah berdaulat. Itu kata siapa?. Sampai saat ini kita masih jauh dari kata kedaulatan pangan," katanya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menuturkan, hingga saat ini petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta komoditas pangan mana yang akan diproduksi. Selama ini, dalam memilih sarana produksi petani di Indonesia masih sangat ditentukan komoditas pangan mana yang disubsidi pemerintah.
"Misalnya, petani memilih sarana produksi masih sangat ditentukan oleh komoditi apa yang disubsidi pemerintah. Misalnya, pupuk. Pupuk B disubsidi pemerintah. Kalau petani enggak produksi pupuk B, maka produksinya enggak akan maksimal. Jadi petani dalam kondisi terpaksa menanam padi saja, kedelai saja," tuturnya.
Dari sisi pemerintah, tambah dia, belum ada kekuatan, lembaga dan regulasi pangan diatur di Tanah Air ini. Padahal, hal tersebut menjadi aspek terpenting untuk mencapai kedaulatan pangan.
"Aspek terpenting itu pemerintah harus mengatur bagaimana pola pengelolaan pangan. Kalau sekarang semua diserahkan ke swasta," tandas Wahyu.
(izz)
Lihat Juga :
