Menteri Rini Siapkan BUMN IPO, OJK Pangkas Aturan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku sedang menyiapkan beberapa perusahaan pelat merah untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun depan.

Selain menyiapkan beberapa BUMN IPO, Dia juga menerangkan sedang melakukan kajian ulang dalam meningkatkan jumlah saham kepada perusahaan pemerintah yang sudah melantai di BEI. "Jadi itu 2 hal yang kita lihat. Jadi, bukan hanya yang akan baru IPO tapi mungkin juga meningkatkan jumlah saham yang sudah go public," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Saat ini, menurutnya jumlah kepemilikan saham BUMN yang sudah IPO oleh pemerintah masih minim sehingga berniat meningkatkan porsi kepemilikan. Pihaknya sedang melihat potensi itu dalam waktu dekat. "Kita memang sedang mendorong peningkatan investasi di bidang itu. Sedang kita lihat, jadi dalam berapa minggu ini," tuturnya.

Dia juga menambahkan salah satu perusahaan milik pemerintah yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk IPO dalam waktu dekat, yakni PT Inalum (Persero). "Nanti kita lihat dulu, ada beberapa potensi, kalau Antam memang sudah pasti dan memang kemarin baru right issue. Kita sedang menjajaki mengenai Inalum," sambungnya.

Diterangkannya faktor yang membuat Inalum disiapkan IPO karena kegiatan hilirisasinya. "Karena banyak potensi hilirisasi. Program Inalum maupun juga kemungkinan kalau memang diizinkan oleh pemerintah," jelas Rini.

(Baca Juga: BUMN IPO Tahun Ini, JK Khawatir Harga Saham Jatuh)

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, saat ini belum ada satupun perusahaan pelat merah yang masuk pipeline untuk IPO. Padahal, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memintanya. "Di pipeline kita belum ada. Pak Presiden mendorong, minta ditanyakan ke BUMN tapi tentu juga stimulus di OJK, kita berharap BUMN go public tahun ini," ujarnya.

Langkah yang akan dilakukan OJK, sambungnya adalag melakukan komunikasi dengan Kementerian BUMN dan perusahaan yang layak go public. Setelah jadi emiten, mereka bisa memenuhi standar good corporate governance serta memacu pertumbuhan ekonomi, terutama sektor infrastruktur.

Di sisi lain, OJK juga akan memangkas izin yang terlalu panjang bagi perusahaan pelat merah guna IPO. Proses yang bisa disederhanakan, salah satunya waktu terkait dokumen. "Penyederhanaan ketentuan IPO, antara lain sedang bahas peraturan terkait dokumen. Mengenai laporan penggunaan dana, misalnya kita sederhanakan dari perkuartal jadi ke persemester tapi itu bagi yang sudah IPO," pungkasnya.