Soal Pungutan Energi, Menteri ESDM Desak Belajar dari Negara Lain
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan seharusnya Indonesia belajar dari negara lain soal pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE), setelah pemerintah lewat rapat kabinet terbatas memutuskan untuk menunda pungutan yang diambil dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semula akan mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2016.
Dia menerangkan bahwa pembentukan dan pengelolan dana ketahanan energi sejatinya menjadi penanda kehati-hatian dan kepedulian negara akan masa depan. Bahkan menurutnya negara-negara kaya minyak seperti Norwegia-pun telah membentuk dana semacam itu.
"Belajar dari negara negara sahabat kita, pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati- hatian dan kepedulian akan masa depan," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (5/1/2015).
(Baca Juga: Penundaan Pungutan Dana Energi Dinilai Langkah Tepat)
Dijelaskan olehnya saat ini Norwegia memiliki dana ketahanan energi senilai USD17 miliar serta petroleum fund senilai USD836 miliar. Sedangkan Inggris dan Australia memiliki masing masing USD1,5 miliar dan USD1,8 miliar.
"Bahkan Timor Timur negara tetangga yang jauh lebih kecil dan belum lama membangun sektor energinya telah mengakumulasi Petroleum Fund sampai dengan USD17 miliar," ungkap dia.
Menurutnya, sudah jelas kiranya pemerintah bersama-sama seluruh masyarakat, didukung oleh DPR harus melanjutkan upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional.
Dewan Energi Nasional juga diminta olehnya untuk terus menjaga proses dan meyakinkan kebijakan kebijakan yang telah dirumuskan dilaksanakan sebaik-baiknya. "Atas nama Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor, saya menyampaikan penghargaan terkait masukan sehingga proses persiapan pembentukan DKE dapat terus disempurnakan," tuturnya.
Mantan Bos Pindad ini menambahkan, menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Air termasuk persoalan energi membutuhkan pola pikir dan kultur yang berorientasi solusi. "Mari kita terus berpikir dan bekerja keras untuk terus mencari jalan keluar. Solusi adalah kata kunci yang membuat kita semua akan bergerak maju, menuju masa depan yang lebih baik," pungkasnya.
Dia menerangkan bahwa pembentukan dan pengelolan dana ketahanan energi sejatinya menjadi penanda kehati-hatian dan kepedulian negara akan masa depan. Bahkan menurutnya negara-negara kaya minyak seperti Norwegia-pun telah membentuk dana semacam itu.
"Belajar dari negara negara sahabat kita, pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati- hatian dan kepedulian akan masa depan," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (5/1/2015).
(Baca Juga: Penundaan Pungutan Dana Energi Dinilai Langkah Tepat)
Dijelaskan olehnya saat ini Norwegia memiliki dana ketahanan energi senilai USD17 miliar serta petroleum fund senilai USD836 miliar. Sedangkan Inggris dan Australia memiliki masing masing USD1,5 miliar dan USD1,8 miliar.
"Bahkan Timor Timur negara tetangga yang jauh lebih kecil dan belum lama membangun sektor energinya telah mengakumulasi Petroleum Fund sampai dengan USD17 miliar," ungkap dia.
Menurutnya, sudah jelas kiranya pemerintah bersama-sama seluruh masyarakat, didukung oleh DPR harus melanjutkan upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional.
Dewan Energi Nasional juga diminta olehnya untuk terus menjaga proses dan meyakinkan kebijakan kebijakan yang telah dirumuskan dilaksanakan sebaik-baiknya. "Atas nama Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor, saya menyampaikan penghargaan terkait masukan sehingga proses persiapan pembentukan DKE dapat terus disempurnakan," tuturnya.
Mantan Bos Pindad ini menambahkan, menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Air termasuk persoalan energi membutuhkan pola pikir dan kultur yang berorientasi solusi. "Mari kita terus berpikir dan bekerja keras untuk terus mencari jalan keluar. Solusi adalah kata kunci yang membuat kita semua akan bergerak maju, menuju masa depan yang lebih baik," pungkasnya.
(akr)