Gaji PNS Telat, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Kesulitan Keuangan
Selasa, 05 Januari 2016 - 18:21 WIB
Gaji PNS Telat, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Kesulitan Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemerintah saat ini tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut disampaikan terkait gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Januari 2016 yang telat dibayarkan.
Kemenkeu membantah kabar yang menyebutkan bahwa PNS di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telat menerima gaji lantaran dana alokasi umum (DAU) belum dikirim ke rekening bendahara umum pemerintah daerah setempat. (Baca: Penjelasan Kemenkeu soal Gaji PNS Sumbar Terlambat)
"Kas negara aman. Kebutuhan pembiayaan untuk belanja di awal tahun sudah kami siapkan," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Scenaider Siahaan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Dia menjelaskan, pihaknya saat ini telah melakukan pembiayaan awal (prefunding) sebelum tahun anggaran dimulai. Prefunding yang dilakukan Kemenkeu tersebut senilai Rp63,485 triliun yang didapat dari penerbitan dua surat utang negara (SUN) berdenominasi valuta asing, serta beberapa pembiayaan dengan skema private placement pada Desember 2015.
Menurutnya, pembiayaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja seperti transfer ke daerah, DAU, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. "Belanja modal itu untuk pembangunan infrastruktur. Kalau belanja pegawai untuk bayar gaji PNS," imbuhnya.
Scneider menyebutkan, pelaksanaan prefunding ini memang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Pelaksanaanya pun telah diatur dalam UU APBN 2016, guna memastikan keberlangsungan belanja pemerintah di awal tahun.
"Prefunding untuk mempercepat kinerja belanja pemerintah. Kalau menunggu dari penerimaan negara seperti pajak kan tidak bisa cepat," ujarnya.
Dia menambahkan, keterlambatan pembayaran gaji PNS biasa terjadi pada awal tahun anggaran. Terlebih, untuk tahun ini hari pertama kerja pada Januari 2016 jatuh tanggal 4 Januari.
"Setiap awal tahun memang agak telat. Karena bank juga kan libur kalau ada tanggal merah dan hari libur," tandasnya.
Kemenkeu membantah kabar yang menyebutkan bahwa PNS di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telat menerima gaji lantaran dana alokasi umum (DAU) belum dikirim ke rekening bendahara umum pemerintah daerah setempat. (Baca: Penjelasan Kemenkeu soal Gaji PNS Sumbar Terlambat)
"Kas negara aman. Kebutuhan pembiayaan untuk belanja di awal tahun sudah kami siapkan," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Scenaider Siahaan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Dia menjelaskan, pihaknya saat ini telah melakukan pembiayaan awal (prefunding) sebelum tahun anggaran dimulai. Prefunding yang dilakukan Kemenkeu tersebut senilai Rp63,485 triliun yang didapat dari penerbitan dua surat utang negara (SUN) berdenominasi valuta asing, serta beberapa pembiayaan dengan skema private placement pada Desember 2015.
Menurutnya, pembiayaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja seperti transfer ke daerah, DAU, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. "Belanja modal itu untuk pembangunan infrastruktur. Kalau belanja pegawai untuk bayar gaji PNS," imbuhnya.
Scneider menyebutkan, pelaksanaan prefunding ini memang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Pelaksanaanya pun telah diatur dalam UU APBN 2016, guna memastikan keberlangsungan belanja pemerintah di awal tahun.
"Prefunding untuk mempercepat kinerja belanja pemerintah. Kalau menunggu dari penerimaan negara seperti pajak kan tidak bisa cepat," ujarnya.
Dia menambahkan, keterlambatan pembayaran gaji PNS biasa terjadi pada awal tahun anggaran. Terlebih, untuk tahun ini hari pertama kerja pada Januari 2016 jatuh tanggal 4 Januari.
"Setiap awal tahun memang agak telat. Karena bank juga kan libur kalau ada tanggal merah dan hari libur," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
