Soal PHK Karyawan, Kemenaker Baru Terima Laporan Chevron
Rabu, 03 Februari 2016 - 23:15 WIB
Soal PHK Karyawan, Kemenaker Baru Terima Laporan Chevron
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan sampai saat ini ini yang sudah melapor secara resmi soal rencana PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) hanya Chevron. Pernyataan ini menanggapi isu rencana dua perusahaan raksasa elektronik asal Jepang, yakni Panasonic dan Toshiba yang bakal melakukan perampingan karyawan di Indonesia.
“Hari ini jajaran saya akan melakukan pertemuan dengan pihak Chevron, SKK Migas, Kementerian ESDM untuk membahas masalah itu. Kalau secara prinsip tentu pemerintah berharap PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun oleh karena itu harus dicarikan solusi,” jelas Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Sedangkan terkait PHK Ford, lanjut dia yang dari segi jumlah pekerja tidak banyak, tapi dealernya yang banyak. Menurutnya dealer ini yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya bukan Ford.
(Baca juga: Menaker Kejar Verifikasi Isu Rencana PHK Toshiba-Panasonic)
“Tentu ini juga akan diverifikasi dulu datanya dengan mengirim utusan untuk bicara dengan manajemen terkait rencana PHK. Intinya kita melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkembang terkait PHK, mengkonsolidasikan data-data, dan rencana-rencana yang akan diambil.,” sambungnya.
Terkait dengan masalah keluhan dari investor yang minta bantuan insentif dari pemerintah. Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak kurang-kurang terus memberikan insentif kepada dunia usaha, memberikan kepastian, kemudahan agar investasi bisa berjalan lancar sehingga penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.
(Baca juga: Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan)
Menurutnya selama ini pemerintah tidak kurang memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kelangsungan usaha di Indonesia agar memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menggunakan sebagian sumber daya lokal serta memberikan kontrbusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Namun, perlu dipahami juga tidak semua perusahaan yang mendapatkan masalah penyebabnya adalah pemerintah. Ada juga yang tutup karena kalah bersaing. Namun, secara prinsip jika terjadi masalah-masalah PHK kita tangani sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait,” tandasnya.
“Hari ini jajaran saya akan melakukan pertemuan dengan pihak Chevron, SKK Migas, Kementerian ESDM untuk membahas masalah itu. Kalau secara prinsip tentu pemerintah berharap PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun oleh karena itu harus dicarikan solusi,” jelas Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Sedangkan terkait PHK Ford, lanjut dia yang dari segi jumlah pekerja tidak banyak, tapi dealernya yang banyak. Menurutnya dealer ini yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya bukan Ford.
(Baca juga: Menaker Kejar Verifikasi Isu Rencana PHK Toshiba-Panasonic)
“Tentu ini juga akan diverifikasi dulu datanya dengan mengirim utusan untuk bicara dengan manajemen terkait rencana PHK. Intinya kita melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkembang terkait PHK, mengkonsolidasikan data-data, dan rencana-rencana yang akan diambil.,” sambungnya.
Terkait dengan masalah keluhan dari investor yang minta bantuan insentif dari pemerintah. Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak kurang-kurang terus memberikan insentif kepada dunia usaha, memberikan kepastian, kemudahan agar investasi bisa berjalan lancar sehingga penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.
(Baca juga: Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan)
Menurutnya selama ini pemerintah tidak kurang memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kelangsungan usaha di Indonesia agar memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menggunakan sebagian sumber daya lokal serta memberikan kontrbusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Namun, perlu dipahami juga tidak semua perusahaan yang mendapatkan masalah penyebabnya adalah pemerintah. Ada juga yang tutup karena kalah bersaing. Namun, secara prinsip jika terjadi masalah-masalah PHK kita tangani sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait,” tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
