Serikat Pekerja BUMN Sebut RI Tak Butuh Kereta Cepat
Kamis, 04 Februari 2016 - 10:10 WIB
Serikat Pekerja BUMN Sebut RI Tak Butuh Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mengungkapkan bahwa Indonesia pada dasarnya saat ini tidak membutuhkan moda transportasi massal seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi proyek business to business (B to B) antara Indonesia dan China.
(Baca Juga: Kemenhub Minta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahan 100 Tahun)
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengetahui bahwa yang diinginkan masyarakat saat ini bukanlah kereta cepat. Namun, Indonesia kini lebih butuh untuk mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hingga kebangkitan industri nasional.
"Ingatkan juga Jokowi, yang diinginkan masyarakat itu bukan kereta api cepat. Tapi bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan, swasembada energi dan kebangkitan industri nasional," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Apalagi, sambung politisi Partai Gerindra ini, deindustrialisasi nasional telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Presiden Jokowi seharusnya tidak terlena dengan gerakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang justru membuat negara bertambah utang.
"Ingat loh waktu krisis 1998 saja semua utang luar negeri swasta ditanggung oleh pemerintah. Apa lagi ini 5 BUMN terlibat dalam pinjaman luar negeri untuk proyek kereta api cepat. Apa nanti bukan negara yang nanggung! Ya agak waras lah Jokowi berpikirnya," tandasnya.
Seperti diketahui, pada 21 Januari 2016 Presiden Jokowi telah meresmikan dimulainya pembangunan megaproyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Namun, selang dua pekan groundbreaking dilakukan, proyek prestisius tersebut masih belum memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk membangun kereta cepat.
(Baca Juga: Kemenhub Minta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahan 100 Tahun)
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengetahui bahwa yang diinginkan masyarakat saat ini bukanlah kereta cepat. Namun, Indonesia kini lebih butuh untuk mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hingga kebangkitan industri nasional.
"Ingatkan juga Jokowi, yang diinginkan masyarakat itu bukan kereta api cepat. Tapi bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan, swasembada energi dan kebangkitan industri nasional," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Apalagi, sambung politisi Partai Gerindra ini, deindustrialisasi nasional telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Presiden Jokowi seharusnya tidak terlena dengan gerakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang justru membuat negara bertambah utang.
"Ingat loh waktu krisis 1998 saja semua utang luar negeri swasta ditanggung oleh pemerintah. Apa lagi ini 5 BUMN terlibat dalam pinjaman luar negeri untuk proyek kereta api cepat. Apa nanti bukan negara yang nanggung! Ya agak waras lah Jokowi berpikirnya," tandasnya.
Seperti diketahui, pada 21 Januari 2016 Presiden Jokowi telah meresmikan dimulainya pembangunan megaproyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Namun, selang dua pekan groundbreaking dilakukan, proyek prestisius tersebut masih belum memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk membangun kereta cepat.
(akr)
Lihat Juga :
