Prancis Kenakan Pajak CPO RI, Petani Kelapa Sawit Protes
Kamis, 04 Februari 2016 - 20:57 WIB
Prancis Kenakan Pajak CPO RI, Petani Kelapa Sawit Protes
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) protes dengan pengenaan pajak regresif oleh pemerintah Prancis terhadap produk crude palm oil (CPO) Indonesia. Pemerintah Perancis dianggap sudah kelewatan jika tetap memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak tersebut.
Ketua Umum Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan, pengenaan pajak regresif tersebut tidak masuk akal karena dianggap mengada-ada dan bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. "Ini neokolonialisme berbentuk persaingan dagang, agar CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Prancis," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
(Baca Juga: Rizal: Rencana Prancis Kenakan Pajak Progresif CPO Bentuk Arogansi)
Oleh karenanya, dia mendorong agar pemerintah mengadakan negosiasi dengan pihak pemerintah Perancis untuk membatalkan aturan bea masuk tersebut. Pasalnya aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia. "Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke kedutaan Prancis di Indonesia," imbuh dia.
Sementara Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad menambahkan, Pemerintah Perancis sudah keterlaluan apabila tujuan memungut pajak regresif terhadap produk CPO tersebut dimaksudkan untuk membiayai kesehatan masyarakat dan petani di sana. "Masa kita, petani sawit disuruh memfasilitasi kesehatan masyarakat dan petani Prancis," tuturnya.
Dia mengusulkan agar pemerintah membuka pasar ekspor baru untuk CPO dan menyetop ekspor ke Uni Eropa. Dia beralasan apabila Perancis jadi menerapkan aturan pungutan pajak regresif tersebut maka akan menular ke negara eropa lainnya. "Kita buka pasar baru ke negara-negara seperti Uzbekiztan, Turki dan negara Balkan lainnya," tandasnya.
Ketua Umum Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan, pengenaan pajak regresif tersebut tidak masuk akal karena dianggap mengada-ada dan bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. "Ini neokolonialisme berbentuk persaingan dagang, agar CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Prancis," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
(Baca Juga: Rizal: Rencana Prancis Kenakan Pajak Progresif CPO Bentuk Arogansi)
Oleh karenanya, dia mendorong agar pemerintah mengadakan negosiasi dengan pihak pemerintah Perancis untuk membatalkan aturan bea masuk tersebut. Pasalnya aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia. "Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke kedutaan Prancis di Indonesia," imbuh dia.
Sementara Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad menambahkan, Pemerintah Perancis sudah keterlaluan apabila tujuan memungut pajak regresif terhadap produk CPO tersebut dimaksudkan untuk membiayai kesehatan masyarakat dan petani di sana. "Masa kita, petani sawit disuruh memfasilitasi kesehatan masyarakat dan petani Prancis," tuturnya.
Dia mengusulkan agar pemerintah membuka pasar ekspor baru untuk CPO dan menyetop ekspor ke Uni Eropa. Dia beralasan apabila Perancis jadi menerapkan aturan pungutan pajak regresif tersebut maka akan menular ke negara eropa lainnya. "Kita buka pasar baru ke negara-negara seperti Uzbekiztan, Turki dan negara Balkan lainnya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
