Bank Indonesia Dorong Transaksi Non Tunai
A
A
A
KUPANG - Bank Indonesia (BI) terus mengandalkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk menggenjot pertumbuhan e-money atau uang elektronik. Sebab, pertumbuhan transaksi elektronik domestik ternyata belum diikuti penggunaan uang elektronik.
Padahal, transaksi non tunai baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik sangat bermanfaat karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu, BI sebagai regulator sistem pembayaran akan terus mendorong gerakan non tunai khususnya pada uang elektronik.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, dengan transaksi non tunai, negara dapat mengurangi penggunaan uang kartal sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan dan penyimpanan uang.
BI juga meyakini, apabila memakai transaksi non tunai, pembayaran bisa dilakukan secara lebih aman, lebih praktis, dan lebih efisien.
"Pembayaran non tunai juga bisa untuk transaksi online, jadi bisa lebih hemat waktu dan efisien," ujar Agus di Kupang NTT Minggu.
Bahkan, tidak hanya untuk transaksi ritel, transaksi non tunai juga diharapkan dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penggunaan uang negara baik APBN maupun APBD.
Dia juga menyebut, transaksi non tunai sudah terlaksana secara luas, kementrian juga sudah hampir semua yang melakukan pembayaran non tunai.
"Pemerintah juga sudah berikan anggaran besar untuk masyarakat yang kurang beruntung. Sekitar 35% dari anggaran untuk bantuan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Transaksi non tunai juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan kita sama sama berusaha untuk cegah korupsi," papar dia.
Hingga akhir 2015, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp5,2 triliun, atau meningkat dibandingkan posisi pada September lalu Rp4,3 triliun.
Padahal, transaksi non tunai baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik sangat bermanfaat karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu, BI sebagai regulator sistem pembayaran akan terus mendorong gerakan non tunai khususnya pada uang elektronik.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, dengan transaksi non tunai, negara dapat mengurangi penggunaan uang kartal sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan dan penyimpanan uang.
BI juga meyakini, apabila memakai transaksi non tunai, pembayaran bisa dilakukan secara lebih aman, lebih praktis, dan lebih efisien.
"Pembayaran non tunai juga bisa untuk transaksi online, jadi bisa lebih hemat waktu dan efisien," ujar Agus di Kupang NTT Minggu.
Bahkan, tidak hanya untuk transaksi ritel, transaksi non tunai juga diharapkan dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penggunaan uang negara baik APBN maupun APBD.
Dia juga menyebut, transaksi non tunai sudah terlaksana secara luas, kementrian juga sudah hampir semua yang melakukan pembayaran non tunai.
"Pemerintah juga sudah berikan anggaran besar untuk masyarakat yang kurang beruntung. Sekitar 35% dari anggaran untuk bantuan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Transaksi non tunai juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan kita sama sama berusaha untuk cegah korupsi," papar dia.
Hingga akhir 2015, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp5,2 triliun, atau meningkat dibandingkan posisi pada September lalu Rp4,3 triliun.
(dol)