Menko Darmin Dorong Pelabuhan Bitung Jadi Pusat Ekspor-Impor

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bakal terus mendorong pelabuhan Bitung sebagai pusat ekspor impor untuk wilayah timur Indonesia. Bitung sendiri merupakan satu dari dua pelabuhan simpul laut internasional (International Hub Seaport, IHP) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

(Baca Juga: Bitung Didorong Jadi Pelabuhan Perikanan Internasional)

“Oleh sebab itu pemerintah ingin mempercepat realisasi Bitung sebagai simpul kegiatan ekspor produk di wilayah Indonesia Timur. Sebagai negara kepulauan kita punya fleksibilitas sangat tinggi untuk menentukan di mana pintu masuk dan keluar kita terhadap negara-negara lain,” jelasnya saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/2/2016)

Dalam kesempatan ini, dia menegaskan pentingnya mendorong Bitung sebagai pintu keluar-masuk ekspor maupun impor karena letak Bitung yang berada di jalur lalu lintas perniagaan perairan Samudera Pasifik. Sementara pelabuhan simpul lainnya, berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai pintu keluar-masuk untuk perairan Samudera Atlantik.

"Pemerintah menargetkan, pada tahun 2023 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung akan beroperasi dengan volume output 1,458 juta ton dalam wujud produk perikanan, pengolahan kelapa, produk farmasi dan produk-produk daerah lainnya," tandasnya.

Sebagai informasi dukungan lain dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur jalan tol dari Manado ke Bitung untuk memperlancar arus transportasi. Pembebasan lahan seksi I jalan tol sepanjang 14 km sudah dilakukan dan ditargetkan beroperasi Januari 2018. Sementara pembebasan lahan seksi II jalan tol dari km14-km39, saat ini masih dalam proses.

Pengembangan Bitung sebagai pelabuhan impor melibatkan dukungan berbagai kementrrian, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindutrian, Kementerian Perdagangan, Kementrian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian KUKM, Kementerian Keuangan serta koordinasi pelaksanaan dan pengawasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.