Skenario Menkeu Jika Tax Amnesty Dibatalkan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak jadi disahkan tahun ini, skema terburuknya, pemerintah akan melakukan pemotongan belanja negara. Menurutnya pemangkasan belanja pemerintah mau tidak mau harus dilakukan lantaran banyak sektor yang berharap banyak dari pelaksanaan tax amnesty.

Dia menambahkan potensi yang dihasilkan dari tax amnesty ini menurutnya terbilang lumayan untuk membiayai berbagai sektor Kementerian dan Lembaga (K/L). "Kita berharap sesegera mungkin, karena kalau tidak ada tax amnesty kita harus potong belanja. Tax amnesty itu pemasukannya lumayan kalau diterapkan tahun ini," jelasnya di Jakarta, Senin (29/2/2016).

(Baca Juga: Menkeu Tegaskan DPR Tak Menolak RUU Tax Amnesty)

Meski demikian, dia tidak menyebutkan K/L mana saja yang akan dilakukan pemotongan belanja. Dia hanya menegaskan, pemerintah akan melihat dari sisi defisit dan kebutuhan K/L tersebut. "Saya belum bisa bilang. Intinya kita lihat kebutuhannya dan defisitnya juga. Kira-kira mana yang mesti dipotong," lanjutnya.

Lanjut dia, imbas dari pembahasan tax amnesty yang molor setelah masa reses, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 kemungkinan akan dibahas sekitar bulan Juli 2016. Dia menerangkan dalam pembahasannya, pemerintah tidak harus menambah belanja.

"Kalau ada tax amnesty mungkin Juli. Memang kita nambah belanja? Kan tidak harus. APBNP tidak harus nambah belanja. Siapa yang nyuruh nambah belanja kecuali untuk yang mendesak seperti pembebasan lahan, ASIAN Games tidak apa-apa, tapi kalau belanja-belanja dari awal ya tidak ada lagi. Pokoknya, kalau tidak ada tax amnesty baru ada pemotongan," tandasnya.