Pemerintah Klaim Pajak Bisa Bikin RI Lepas dari Utang Luar Negeri

JAKARTA - Pemerintah mengklaim, dalam jangka pendek reformasi perpajakan dapat melepaskan ketergantungan Indonesia dari jeratan utang luar negeri. Sementara, dalam jangka panjang berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, penguatan sektor perpajakan nasional dalam meningkatkan realisasi penerimaan negara. Sangat penting dalam mendukung komitmen kemandirian bangsa yang berbasis potensi ekonomi nasional.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut menyampaikan, pemerintah memiliki komitmen besar untuk menjadi raksasa ekonomi dunia. "Dengan membangun perekonomian yang memiliki daya saing strategis dan iklim investasl kondusif di tingkatan global," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Pemerintah, kata dia, bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pemerataan ekonomi yang optimal. Melalui ketersediaan infrastruktur memadai dan layak sebagai multiplier effect bagi sektor rill dan penanaman modal asing.

Tak sebatas itu, lanjut Mardiasmo, pemerintah melihat eksistensi infrastruktur akan mendukung mobilitas masyarakat dalam meningkatkan aktivitas pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, keorganisasian dan kebudayaan. "Pemerintah butuh penerimaan tidak sedikit untuk menggenjot pembangunan infrastruktur nasional," katanya.

Pemerintah tidak ingin tertinggal, terbelakang dan bergantung dari bantuan luar negeri. Sehingga, butuh seluruh warga negara Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia. "Pajak adalah kontribusi ekonomi masyarakat yang harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian bangsa," pungkas dia.