Perkuat Sistem IT, Menkeu Dorong Kepatuhan Pajak
Selasa, 29 Maret 2016 - 13:59 WIB
Perkuat Sistem IT, Menkeu Dorong Kepatuhan Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menerangkan penyempurnaan sistem Informasi Teknologi (IT) di perpajakan, akan membantu pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP). Menurutnya sudah cukup pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan ia menegaskan kini saatnya melakukan penegakan hukum bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
"Di 2016 dengan kekuatan data dan perbaikan IT serta administrasi perpajakan, kami harap ada peningkatan penerimaan dengan penegakan hukum yang bisa dilakukan dengan kekuatan data yang dipunya. Tahun lalu saya rasa cukup pembinaan yang diberikan kepada WP. Kini jika ada utang pajak atau tunggakan pajak yang harus dilunasi, ya hendaknya dilunasi," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
(Baca Juga: Di Depan Jokowi, Menkeu Akui Ketimpangan Pajak RI)
Dia menambahkan langkah ini didukung penuh dari berbagai pihak untuk menindak WP yang belum patuh, baik itu Wajib Pajak badan atau perusahaan dan WP Orang Perorangan (WPOP). Salah satunya DJP akan melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memeriksa kelayakan perusahaan.
"Alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan untuk penegakkan hukum dan kami sudah dapat dukungan yang cukup baik dari berbagai pihak termasuk penegak hukum dalam mengejar WP yang sampai saat ini belum patuh," kata dia.
(Baca Juga: Jokowi Berikan Pengarahan ke DJP Genjot Penerimaan Pajak)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia bersama seluruh jajaran pemerintahan, akan berupaya sekiat mungkin untuk mempertahankan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Kami harap ada upaya extra, data sudah sebagian kami miliki tinggal kami manfaatkan data itu untuk meminta WP lebih patuh dalam penerimaan," pungkasnya.
"Di 2016 dengan kekuatan data dan perbaikan IT serta administrasi perpajakan, kami harap ada peningkatan penerimaan dengan penegakan hukum yang bisa dilakukan dengan kekuatan data yang dipunya. Tahun lalu saya rasa cukup pembinaan yang diberikan kepada WP. Kini jika ada utang pajak atau tunggakan pajak yang harus dilunasi, ya hendaknya dilunasi," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
(Baca Juga: Di Depan Jokowi, Menkeu Akui Ketimpangan Pajak RI)
Dia menambahkan langkah ini didukung penuh dari berbagai pihak untuk menindak WP yang belum patuh, baik itu Wajib Pajak badan atau perusahaan dan WP Orang Perorangan (WPOP). Salah satunya DJP akan melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memeriksa kelayakan perusahaan.
"Alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan untuk penegakkan hukum dan kami sudah dapat dukungan yang cukup baik dari berbagai pihak termasuk penegak hukum dalam mengejar WP yang sampai saat ini belum patuh," kata dia.
(Baca Juga: Jokowi Berikan Pengarahan ke DJP Genjot Penerimaan Pajak)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia bersama seluruh jajaran pemerintahan, akan berupaya sekiat mungkin untuk mempertahankan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Kami harap ada upaya extra, data sudah sebagian kami miliki tinggal kami manfaatkan data itu untuk meminta WP lebih patuh dalam penerimaan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
