Single Risk Management dalam Paket Ekonomi XI Diapresiasi
Rabu, 30 Maret 2016 - 13:37 WIB
Single Risk Management dalam Paket Ekonomi XI Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Paket Kebijakan Ekonomi XI yang berisikan empat poin besar dan baru saja diluncurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto menerangkan paket ekonomi terbaru dinilai akan memberikan manfaat bagi dunia usaha khususnya dalam pencapaian dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat.
“Paket Kebijakan Ekonomi XI menjadi sinyal positif pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemprosesan perizinan,” kata dia dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (30/3/2019).
(Baca Juga: 4 Poin Paket Kebijakan Jilid XI Diluncurkan Pemerintah)
Dia menambahkan penerapan Indonesia Single Risk Management dalam sistem INSW berdasarkan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, menjadi landasan profil risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga (K/L).
Lanjut dia sejak diterbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I pada September 2015 lalu, menurutnya banyak kebijakan yang sulit diimplementasikan karena berbagai keterbatasan di tingkat K/L. Meski begitu, dia yakin Paket Kebijakan Ekonomi XI telah dilengkapi petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang jelas sehingga tidak menyulitkan dunia usaha dalam pengurusan berbagai perizinan di level K/L.
“Terus terang, dunia usaha mengharapkan setiap paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan agar disertai kesiapan pengimplementasian di tingkat K/L,” imbuh dia.
Sementara itu, terkait dwelling time dia meminta pemerintah tidak menyamakan Indonesia dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Pasalnya pelabuhan di kedua negara itu berfungsi sebagai transhipment. “Kita itu seperti Thailand dan Filipina yang disebut pelabuhan akhir, kita lihat berapa hari di mereka,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang berhasil menekan dweeling time menjadi empat hari. Namun dia juga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas menyusul keberadaan puluhan tiang penyanggah di jalur tol Tanjung Priok yang cukup parah.
Menurutnya keberadaan sekitar 69 tiang penyanggah itu sangat mengganggu meskipun saat ini aktivitas kargo di Pelabuhan Tanjung Priok menurun sekitar 30%. “Pencapaian dwelling sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sangat bagus kemajuannya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengatasi kemacetan di tol Tanjung Priok dan menjalankan INSW secara benar. Itu perlu waktu dan uji coba berkali-kali,” tandasnya.
“Paket Kebijakan Ekonomi XI menjadi sinyal positif pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemprosesan perizinan,” kata dia dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (30/3/2019).
(Baca Juga: 4 Poin Paket Kebijakan Jilid XI Diluncurkan Pemerintah)
Dia menambahkan penerapan Indonesia Single Risk Management dalam sistem INSW berdasarkan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, menjadi landasan profil risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga (K/L).
Lanjut dia sejak diterbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I pada September 2015 lalu, menurutnya banyak kebijakan yang sulit diimplementasikan karena berbagai keterbatasan di tingkat K/L. Meski begitu, dia yakin Paket Kebijakan Ekonomi XI telah dilengkapi petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang jelas sehingga tidak menyulitkan dunia usaha dalam pengurusan berbagai perizinan di level K/L.
“Terus terang, dunia usaha mengharapkan setiap paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan agar disertai kesiapan pengimplementasian di tingkat K/L,” imbuh dia.
Sementara itu, terkait dwelling time dia meminta pemerintah tidak menyamakan Indonesia dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Pasalnya pelabuhan di kedua negara itu berfungsi sebagai transhipment. “Kita itu seperti Thailand dan Filipina yang disebut pelabuhan akhir, kita lihat berapa hari di mereka,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang berhasil menekan dweeling time menjadi empat hari. Namun dia juga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas menyusul keberadaan puluhan tiang penyanggah di jalur tol Tanjung Priok yang cukup parah.
Menurutnya keberadaan sekitar 69 tiang penyanggah itu sangat mengganggu meskipun saat ini aktivitas kargo di Pelabuhan Tanjung Priok menurun sekitar 30%. “Pencapaian dwelling sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sangat bagus kemajuannya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengatasi kemacetan di tol Tanjung Priok dan menjalankan INSW secara benar. Itu perlu waktu dan uji coba berkali-kali,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
