Menkeu Akui 79% Nama Pengusaha di Panama Papers Cocok
Menkeu Akui 79% Nama Pengusaha di Panama Papers Cocok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui sebanyak 79% nama-nama pengusaha dari Indonesia yang ada dalam data Panama Papers cocok dengan data yang dimiliki pemerintah Indonesia. Meski demikian, Menkeu menyatakan, data dalam Panama Papers hanya sebagai referensi.
"Kami sudah melakukan pencocokan data Panama Papers. Nama di Panama Papers dengan nama di rekening yang diyakini memiliki uang di luar negeri, kami meyakini kecocokannya 79%," ujar Bambang di Jakarta, Senin (11/4/2016).
Atas kenyataan tersebut, pemerintah akan melakukan penegakkan hukum sesuai dengan program Dirjen Pajak Kemenkeu untuk mengejar pajak dari uang yang dilarikan ke luar negeri. Sasarannya, kata Bambang, pemerintah mengejar agar pengusaha dan perusahaan yang memiliki dana di luar negeri untuk melaporkan aset mereka.
(Baca: Rilis Jokowi Papers Ditunggu)
"Karena paling tidak, meskipun uangnya itu juga sebagian uang yang dari bayar pajak, tapi yang kita kejar adalah kenapa aset tersebut tidak dilaporkan. Ini yang akan jadi sasaran kita," tuturnya.
Soal jumlah, lanjut Bambang, pihaknya tak ingin menyebut secara detail. Namun yang pasti, jumlah orang-orang RI yang memiliki rekening di luar negeri lebih dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini.
"Data yang kami miliki saat ini belum lengkap, itu sudah lebih besar dari PDB. Tapi saya tidak bicara jumlahnya sekarang. Yang pasti lebih besar dari PDB. PDB kita 2015 itu Rp1.400 triliun," imbuhnya.
(Baca: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar memiliki data-data dari negara bebas pajak (tax havens) agar memiliki keakuratan data dalam menghitung total dana RI di luar negeri.
"Sekarang kan PDB Rp1.400 triliun, kalau membayar repatriasi 1%, paling tidak kita dapat Rp114 triliun dari sejumlah data yang belum seluruhnya. Karena itu kita perlu sebanyak-banyaknya," pungkas Bambang.
"Kami sudah melakukan pencocokan data Panama Papers. Nama di Panama Papers dengan nama di rekening yang diyakini memiliki uang di luar negeri, kami meyakini kecocokannya 79%," ujar Bambang di Jakarta, Senin (11/4/2016).
Atas kenyataan tersebut, pemerintah akan melakukan penegakkan hukum sesuai dengan program Dirjen Pajak Kemenkeu untuk mengejar pajak dari uang yang dilarikan ke luar negeri. Sasarannya, kata Bambang, pemerintah mengejar agar pengusaha dan perusahaan yang memiliki dana di luar negeri untuk melaporkan aset mereka.
(Baca: Rilis Jokowi Papers Ditunggu)
"Karena paling tidak, meskipun uangnya itu juga sebagian uang yang dari bayar pajak, tapi yang kita kejar adalah kenapa aset tersebut tidak dilaporkan. Ini yang akan jadi sasaran kita," tuturnya.
Soal jumlah, lanjut Bambang, pihaknya tak ingin menyebut secara detail. Namun yang pasti, jumlah orang-orang RI yang memiliki rekening di luar negeri lebih dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini.
"Data yang kami miliki saat ini belum lengkap, itu sudah lebih besar dari PDB. Tapi saya tidak bicara jumlahnya sekarang. Yang pasti lebih besar dari PDB. PDB kita 2015 itu Rp1.400 triliun," imbuhnya.
(Baca: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar memiliki data-data dari negara bebas pajak (tax havens) agar memiliki keakuratan data dalam menghitung total dana RI di luar negeri.
"Sekarang kan PDB Rp1.400 triliun, kalau membayar repatriasi 1%, paling tidak kita dapat Rp114 triliun dari sejumlah data yang belum seluruhnya. Karena itu kita perlu sebanyak-banyaknya," pungkas Bambang.
(dmd)
Explore More