Jokowi Desak Perlakuan Adil Eropa terhadap CPO RI
Jum'at, 22 April 2016 - 14:21 WIB
Jokowi Desak Perlakuan Adil Eropa terhadap CPO RI
A
A
A
BRUSSELS - Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong menerangkan perlakuan Eropa atas CPO Indonesia juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan Presiden Parlemen Uni Eropa Martin Schulz. Menurutnya Presiden khawatir atas diskriminasi dan kampanye hitam kepada CPO Indonesia.
"Presiden Joko Widodo meminta perlakuan non diskriminasi pada CPO Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan isu "sustainability" merupakan prioritas bagi Indonesia," tegas pria yang disapa Tom Lembong itu dalam keterangan resminya, Jumat (22/4/2016).
(Baca Juga: Surati Prancis, Lembong Sebut Kenaikan Pajak CPO Langgar WTO)
Seperti diketahui pemerintah tengah berupaya melayangkan protes ada kebijakan pemerintah dan Parlemen Prancis terkait rencana memberlakukan pajak (tax) minyak kelapa sawit mulai 2017 yang dinaikkan secara progresif. Dia juga menerangkan Scoping paper Indonesian-EU CEPA sebagai dokumen rujukan bersama kedua pihak agar ada ekspektasi dan persepsi yang sama dalam membentuk kerjasama CEPA.
Diharapkan sebagai kerjasama yang modern, IEU CEPAtidak hanya mencakup area yang selama ini selalu menjadi bagian dari kerjasama FTA atau CEPA seperti akses pasar fasilitasi dan kerjasama peningkatan kapasitas untuk perdagangan barang-jasa ataupun investasi, tapi juga hal-hal lain seperti e-commerce, trade and sustainable development, penegakan HKI dan aspek lainnya.
"Dengan adanya CEPA ini Indonesia sangat berpeluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional di pasar global khususnya Eropa Meskipun Scoping Paper IEU CEPA ini bersifat non-binding, non legal document namun memiliki fungsi yang strategis bagi proses perundingan dan bagi pembahasan substansi kedepan," tandasnya.
"Presiden Joko Widodo meminta perlakuan non diskriminasi pada CPO Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan isu "sustainability" merupakan prioritas bagi Indonesia," tegas pria yang disapa Tom Lembong itu dalam keterangan resminya, Jumat (22/4/2016).
(Baca Juga: Surati Prancis, Lembong Sebut Kenaikan Pajak CPO Langgar WTO)
Seperti diketahui pemerintah tengah berupaya melayangkan protes ada kebijakan pemerintah dan Parlemen Prancis terkait rencana memberlakukan pajak (tax) minyak kelapa sawit mulai 2017 yang dinaikkan secara progresif. Dia juga menerangkan Scoping paper Indonesian-EU CEPA sebagai dokumen rujukan bersama kedua pihak agar ada ekspektasi dan persepsi yang sama dalam membentuk kerjasama CEPA.
Diharapkan sebagai kerjasama yang modern, IEU CEPAtidak hanya mencakup area yang selama ini selalu menjadi bagian dari kerjasama FTA atau CEPA seperti akses pasar fasilitasi dan kerjasama peningkatan kapasitas untuk perdagangan barang-jasa ataupun investasi, tapi juga hal-hal lain seperti e-commerce, trade and sustainable development, penegakan HKI dan aspek lainnya.
"Dengan adanya CEPA ini Indonesia sangat berpeluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional di pasar global khususnya Eropa Meskipun Scoping Paper IEU CEPA ini bersifat non-binding, non legal document namun memiliki fungsi yang strategis bagi proses perundingan dan bagi pembahasan substansi kedepan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
