BI, Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Keuangan Daerah
BI, Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Keuangan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman tentang koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan daerah ini merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan pertama pemerintah dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gubernur BI, Agus DW Martowardojo menerangkan kerjasama ini diperlukan untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi keuangan daerah.
"Hal ini tentunya sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999," jelas dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Dia menambahkan peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati anggaran belanja kementerian dan lembaga.
"Sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia (BI) bersama dengan Pemda dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan daerah," lanjutnya.
Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman ini difokuskan pada tiga kegiatan Startegis. Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural.
Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Ketiga, pembentukan Forum Koordinasi ekonomi dan keuangan daerah.
"Melalui forum tersebut berbagai isu strategis terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arahan-arahan strategis bagi kepentingan daerah," tandasnya.
Gubernur BI, Agus DW Martowardojo menerangkan kerjasama ini diperlukan untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi keuangan daerah.
"Hal ini tentunya sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999," jelas dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Dia menambahkan peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati anggaran belanja kementerian dan lembaga.
"Sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia (BI) bersama dengan Pemda dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan daerah," lanjutnya.
Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman ini difokuskan pada tiga kegiatan Startegis. Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural.
Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Ketiga, pembentukan Forum Koordinasi ekonomi dan keuangan daerah.
"Melalui forum tersebut berbagai isu strategis terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arahan-arahan strategis bagi kepentingan daerah," tandasnya.
(akr)
Explore More