Hippi: Paket Kebijakan Ekonomi Sulit Dicerna UMKM
Hippi: Paket Kebijakan Ekonomi Sulit Dicerna UMKM
A
A
A
JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) mengkritisi paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid I-XII yang terlalu panjang dan tidak bisa dipahami terutama sektor UMKM yang selama ini salah satu faktor utama penggerak ekonomi.
Pengusaha menilai, yang dianggap konkret dalam implementasinya justru malah membebani kalangan pengusaha, misalnya soal perpajakan. "Paket kebijakan (ekonomi) itu terlalu panjang, bahkan bisnis yang katanya di-support pemerintah seperti UMKM dan ekonomi kreatif, tetap ada masalah. Karena kebijakan pemerintah kurang mendukung pengusaha," tegas Ketua Umum Hippi Suryani Motik di Sosijak cafe Jakarta, Sabtu (14/5/2016).
Salah satu hal yang sangat dikritisi Hippi adalah soal suku bunga perbankan yang diminta pemerintah untuk mencapai single sigit. Sementara, para pengusaha yang tergabung dalam Hippi, rata-rata kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang untuk mendapat kucuran kredit single digit saja masih kesusahan.
Bahkan terkait suku bunga ini, Suryani juga minta ke pemerintah agar mau mengatur secara detail peran bank-bank BUMN. Selama ini, di mata Hippi bank BUMN masih berperilaku sama seperti bank swasta dengan menerapkan suku bunga tinggi.
"Padahal mereka itu bank pemerintah. Mestinya bisa berperan sebagai agent of development. Tapi saat ini tidak memfungsikan sebagai agen pembangunan," kata Suryani.
Saat ini, anggota Hippi yang rata-rata UKM mendapat suku bunga dari perbankan sebesar 15%-16%. Namun, ketika mereka mengakses pendanaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bisa mendapat suku bunga lebih dari 20%.
Dalam upaya menyuarakan sektor UMKM, Hippi yang sudah berdiri sejak 1975 akan melakukan Musyawarah Nasional pada 15-16 Mei 2016. Salah satu agenda utama adalah pemilihan Ketua Umum DPP Hippi periode 2016-2021. Sebelumnya, telah ditetapkan dua pasang calon Ketua Umum oleh Steering Commite (SC) Munas Hippi yaitu Suryani Motik dan Reiner L Tobing.
Erik Hidayat selaku Ketua OC Munas VII Hippi menyampaikan bahwa harapan dalam Munas kali ini adalah terbentuknya konsep yang ter-kristal dengan jelas terhadap organisasi, yang mampu menguatkan konsep dagang para pengusaha Indonesia yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.
Pengusaha menilai, yang dianggap konkret dalam implementasinya justru malah membebani kalangan pengusaha, misalnya soal perpajakan. "Paket kebijakan (ekonomi) itu terlalu panjang, bahkan bisnis yang katanya di-support pemerintah seperti UMKM dan ekonomi kreatif, tetap ada masalah. Karena kebijakan pemerintah kurang mendukung pengusaha," tegas Ketua Umum Hippi Suryani Motik di Sosijak cafe Jakarta, Sabtu (14/5/2016).
Salah satu hal yang sangat dikritisi Hippi adalah soal suku bunga perbankan yang diminta pemerintah untuk mencapai single sigit. Sementara, para pengusaha yang tergabung dalam Hippi, rata-rata kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang untuk mendapat kucuran kredit single digit saja masih kesusahan.
Bahkan terkait suku bunga ini, Suryani juga minta ke pemerintah agar mau mengatur secara detail peran bank-bank BUMN. Selama ini, di mata Hippi bank BUMN masih berperilaku sama seperti bank swasta dengan menerapkan suku bunga tinggi.
"Padahal mereka itu bank pemerintah. Mestinya bisa berperan sebagai agent of development. Tapi saat ini tidak memfungsikan sebagai agen pembangunan," kata Suryani.
Saat ini, anggota Hippi yang rata-rata UKM mendapat suku bunga dari perbankan sebesar 15%-16%. Namun, ketika mereka mengakses pendanaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bisa mendapat suku bunga lebih dari 20%.
Dalam upaya menyuarakan sektor UMKM, Hippi yang sudah berdiri sejak 1975 akan melakukan Musyawarah Nasional pada 15-16 Mei 2016. Salah satu agenda utama adalah pemilihan Ketua Umum DPP Hippi periode 2016-2021. Sebelumnya, telah ditetapkan dua pasang calon Ketua Umum oleh Steering Commite (SC) Munas Hippi yaitu Suryani Motik dan Reiner L Tobing.
Erik Hidayat selaku Ketua OC Munas VII Hippi menyampaikan bahwa harapan dalam Munas kali ini adalah terbentuknya konsep yang ter-kristal dengan jelas terhadap organisasi, yang mampu menguatkan konsep dagang para pengusaha Indonesia yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.
(izz)
Explore More