Soal Ketersediaan Stok Pangan, DPR Mewanti-wanti Pemerintah
Kamis, 19 Mei 2016 - 00:35 WIB
Soal Ketersediaan Stok Pangan, DPR Mewanti-wanti Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mewanti-wanti pemerintah soal ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan. Politikus asal Partai Demokrat ini, meminta pemerintah melakukan dua hal terkait pasokan pangan.
Pertama yakni peningkatan produksi yang harus disiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah.
"Jadi peningkatan produksi untuk semua produksi komoditas yang sangat terkait dengan persiapan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Harus disiapkan sebaik mungkin," kata Herman, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
(Baca: Bulog Diminta Jamin Ketersediaan Beras Selama Ramadan)
Kedua adalah distribusi. Menurut dia, distribusi tak kalah penting tentang bagaimana menyampaikan dari petani kepada pasar untuk kemudian disampaikan ke masyarakat.
Kemudian kata pria asal Kuningan, Jawa Barat itu adalah pengaturan bahan pokok di H minus 7 dan H plus 7. Karena biasanya di rentang ini semuanya dalam kondisi off alias tidak ada kegiatan.
"Distribusi berhenti, para pelaku usaha berhenti. Ini sedang dipikirkan bagaimana pola distribusinya. Apakah Bulog diberi kewenangan penuh untuk tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehingga baik dari sisi fisik pangan maupun harga dapat dijangkau masyarakat,"pungkasnya.
Pertama yakni peningkatan produksi yang harus disiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah.
"Jadi peningkatan produksi untuk semua produksi komoditas yang sangat terkait dengan persiapan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Harus disiapkan sebaik mungkin," kata Herman, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
(Baca: Bulog Diminta Jamin Ketersediaan Beras Selama Ramadan)
Kedua adalah distribusi. Menurut dia, distribusi tak kalah penting tentang bagaimana menyampaikan dari petani kepada pasar untuk kemudian disampaikan ke masyarakat.
Kemudian kata pria asal Kuningan, Jawa Barat itu adalah pengaturan bahan pokok di H minus 7 dan H plus 7. Karena biasanya di rentang ini semuanya dalam kondisi off alias tidak ada kegiatan.
"Distribusi berhenti, para pelaku usaha berhenti. Ini sedang dipikirkan bagaimana pola distribusinya. Apakah Bulog diberi kewenangan penuh untuk tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehingga baik dari sisi fisik pangan maupun harga dapat dijangkau masyarakat,"pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
