Menkeu Minta DPR Dukung KEM PPKF
Sabtu, 21 Mei 2016 - 02:29 WIB
Menkeu Minta DPR Dukung KEM PPKF
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat RI, hari ini, Jumat 20 Mei 2016 menyelenggarakan rapat paripurna ke 27 masa persidangan V tahun 2015-2016.
Dalam agenda rapat paripurna terssebut, DPR membahas tentang keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2017. Rapat paripurna ini juga dihadiri Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Bambang mengatakan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam tema RKP 2017, yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
"Dokumen KEM -PPKF tahun 2017 akan menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
PPKF tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi serta target-target pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RKP 2017.
Ia menyampaikan bahwa dalam hal ini, pemerintah senantiasa berupaya mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi, pengalokasian anggaran, penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko baik dalam perspektif jangka pendek, menengah, panjang.
Bambang juga mengatakan, dalam merespon dinamika perekonomian menghadapi tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan, maka pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 yakni pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Strategi pertama meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan. Kedua, memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang, melalui pengendalian defisit, rasio utang dan keseimbangan primer," jelasnya.
Bambang juga menyebut, saat ini pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan.
Sementara itu, kebijakan belanja negara tahun 2017 akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif, dan melakukan efisiesi belanja yang bersifat konsumtif.
"Kami mengharapkan dukungan, masukan dan kerja sama seluruh anggota Dewan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tersebut," tandasnya.
Dalam agenda rapat paripurna terssebut, DPR membahas tentang keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2017. Rapat paripurna ini juga dihadiri Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Bambang mengatakan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam tema RKP 2017, yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
"Dokumen KEM -PPKF tahun 2017 akan menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
PPKF tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi serta target-target pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RKP 2017.
Ia menyampaikan bahwa dalam hal ini, pemerintah senantiasa berupaya mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi, pengalokasian anggaran, penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko baik dalam perspektif jangka pendek, menengah, panjang.
Bambang juga mengatakan, dalam merespon dinamika perekonomian menghadapi tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan, maka pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 yakni pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Strategi pertama meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan. Kedua, memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang, melalui pengendalian defisit, rasio utang dan keseimbangan primer," jelasnya.
Bambang juga menyebut, saat ini pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan.
Sementara itu, kebijakan belanja negara tahun 2017 akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif, dan melakukan efisiesi belanja yang bersifat konsumtif.
"Kami mengharapkan dukungan, masukan dan kerja sama seluruh anggota Dewan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tersebut," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
