Ini Penyebab Pegawai Pajak Banyak di Indonesia
Selasa, 24 Mei 2016 - 01:21 WIB
Ini Penyebab Pegawai Pajak Banyak di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Permadi Brodjonegoro mengungkapkan alasan mengapa pegawai pajak banyak di Indonesia. Aku dia, banyaknya pegawai pajak di negeri ini karena ketidaklengkapan data pelaku pajak.
Bukan rahasia lagi, selama ini penerimaan negara dari pajak terhambat di urusan data dan teknologi informasi (IT). Banyaknya pegawai pajak tersebut untuk mencari data wajib pajak yang belum terjamah oleh pemerintah.
"Kita butuh pegawai pajak banyak karena data enggak lengkap. Kita enggak bisa akses rekening orang satu persatu. Makanya kita perbanyak orang IT dipajak untuk mencari WP-WP yang belum terjamah sama pemerintah," kata Bambang di Jakarta, Senin (23/5/2016).
Selain itu, tax based Indonesia, diakui Bambang banyak yang profit shifting (mengalihkan keuntungan) ke negara lain, yang seharusnya masuk ke Indonesia. Mereka yang menaruh profitnya diluar negeri dipastikan namanya belum ada di data pajak Indonesia.
"Kalau data tax based kita lengkap dan besar, kita enggak butuh pegawai pajak banyak. Karena mereka yang profitnya di-shifting ke luar negeri balik semua," katanya.
(Baca: Pemerintah Telah Miliki 6.519 Data WNI yang Taruh Uang di LN)
Maka itu, pemerintah, akunya, membuat terobosan dengan ikut dalam keterbukaan informasi pajak yang bernama Automatic Exchange of Information (AEoI) yang tanpa melanggar UU Devisa dan kerahasiaan bank yang bisa membesarkan database.
"Dan data itu riil. Ada yang last name-nya sama, semua dari kakek, anak, cucu, cicit, suami, istri sama semua tapi punya account yang berbeda-beda," pungkasnya.
Bukan rahasia lagi, selama ini penerimaan negara dari pajak terhambat di urusan data dan teknologi informasi (IT). Banyaknya pegawai pajak tersebut untuk mencari data wajib pajak yang belum terjamah oleh pemerintah.
"Kita butuh pegawai pajak banyak karena data enggak lengkap. Kita enggak bisa akses rekening orang satu persatu. Makanya kita perbanyak orang IT dipajak untuk mencari WP-WP yang belum terjamah sama pemerintah," kata Bambang di Jakarta, Senin (23/5/2016).
Selain itu, tax based Indonesia, diakui Bambang banyak yang profit shifting (mengalihkan keuntungan) ke negara lain, yang seharusnya masuk ke Indonesia. Mereka yang menaruh profitnya diluar negeri dipastikan namanya belum ada di data pajak Indonesia.
"Kalau data tax based kita lengkap dan besar, kita enggak butuh pegawai pajak banyak. Karena mereka yang profitnya di-shifting ke luar negeri balik semua," katanya.
(Baca: Pemerintah Telah Miliki 6.519 Data WNI yang Taruh Uang di LN)
Maka itu, pemerintah, akunya, membuat terobosan dengan ikut dalam keterbukaan informasi pajak yang bernama Automatic Exchange of Information (AEoI) yang tanpa melanggar UU Devisa dan kerahasiaan bank yang bisa membesarkan database.
"Dan data itu riil. Ada yang last name-nya sama, semua dari kakek, anak, cucu, cicit, suami, istri sama semua tapi punya account yang berbeda-beda," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
