Kembangkan UMKM, OJK Tingkatkan Literasi Keuangan
Kembangkan UMKM, OJK Tingkatkan Literasi Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya dan mencari solusi terbaik dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), antara lain melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diyakini bisa mengembangkan UMKM karena pelaku UMKM dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan. Selain itu, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.
Untuk mendiskusikan berbagai aspek pengembangan UMKM termasuk membahas program literasi dan inklusi keuangan untuk UMKM, OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengadakan OJK-OECD High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs Through Financial Literacy and Inclusion pada 1-2 Juni 2016 di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya mengatakan, sejak beroperasi pada 2013, OJK terus mengembangkan program peningkatan kapasitas UMKM melalui sektor jasa keuangan, seperti dari perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal serta edukasi keuangan ke kalangan UMKM.
"Sukses tidaknya program literasi dan inklusi keuangan tidak cukup dilakukan OJK saja, melainkan juga perlu dukungan kebijakan, ketentuan maupun ketersediaan infrastruktur. OJK perlu selalu bersinergi dengan industri jasa keuangan, kementerian serta lembaga terkait dalam melakukan berbagai program literasi dan inklusi keuangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Untuk itu, pengembangan literasi dan inklusi Keuangan, menurut Muliaman selain bersifat "top down" dalam bentuk leadership dan kebijakan pemerintah maupun regulator termasuk OJK, juga bersifat "bottom up" dengan melibatkan inisiatif dari industri jasa keuangan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
Muliaman menjelaskan, monitoring, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, bersama dengan seluruh pihak terkait secara berkala atas berbagai program pengembangan literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan juga harus dilaksanakan.
Ke depan, pengembangan literasi dan inklusi keuangan untuk pengembangan UMKM, juga memerlukan optimalisasi pemanfaatan financial technology untuk memudahkan akses dan memperluas jangkauan.
"Beberapa kebijakan menyangkut literasi dan inklusi keuangan juga akan dikeluarkan, seperti penyusunan POJK dan kebijakan terkait, pemasokan materi OJK dan industri jasa keuangan ke kurikulum nasional (selama ini masih uji coba dengan pilot project), pengembangan minisite dan mobile apps Sikapi Uangmu, pengembangan E-learning dan layanan digital/digital finance, dan pelaksanaan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016," tuturnya.
UMKM memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian negara di seluruh dunia, sehingga sangat perlu diperhatikan.
Secara statistik, UMKM memberikan kontribusi 57,9% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari pekerja nasional, sehingga OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendorong perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diyakini bisa mengembangkan UMKM karena pelaku UMKM dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan. Selain itu, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.
Untuk mendiskusikan berbagai aspek pengembangan UMKM termasuk membahas program literasi dan inklusi keuangan untuk UMKM, OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengadakan OJK-OECD High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs Through Financial Literacy and Inclusion pada 1-2 Juni 2016 di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya mengatakan, sejak beroperasi pada 2013, OJK terus mengembangkan program peningkatan kapasitas UMKM melalui sektor jasa keuangan, seperti dari perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal serta edukasi keuangan ke kalangan UMKM.
"Sukses tidaknya program literasi dan inklusi keuangan tidak cukup dilakukan OJK saja, melainkan juga perlu dukungan kebijakan, ketentuan maupun ketersediaan infrastruktur. OJK perlu selalu bersinergi dengan industri jasa keuangan, kementerian serta lembaga terkait dalam melakukan berbagai program literasi dan inklusi keuangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Untuk itu, pengembangan literasi dan inklusi Keuangan, menurut Muliaman selain bersifat "top down" dalam bentuk leadership dan kebijakan pemerintah maupun regulator termasuk OJK, juga bersifat "bottom up" dengan melibatkan inisiatif dari industri jasa keuangan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
Muliaman menjelaskan, monitoring, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, bersama dengan seluruh pihak terkait secara berkala atas berbagai program pengembangan literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan juga harus dilaksanakan.
Ke depan, pengembangan literasi dan inklusi keuangan untuk pengembangan UMKM, juga memerlukan optimalisasi pemanfaatan financial technology untuk memudahkan akses dan memperluas jangkauan.
"Beberapa kebijakan menyangkut literasi dan inklusi keuangan juga akan dikeluarkan, seperti penyusunan POJK dan kebijakan terkait, pemasokan materi OJK dan industri jasa keuangan ke kurikulum nasional (selama ini masih uji coba dengan pilot project), pengembangan minisite dan mobile apps Sikapi Uangmu, pengembangan E-learning dan layanan digital/digital finance, dan pelaksanaan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016," tuturnya.
UMKM memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian negara di seluruh dunia, sehingga sangat perlu diperhatikan.
Secara statistik, UMKM memberikan kontribusi 57,9% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari pekerja nasional, sehingga OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendorong perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
(izz)
Explore More