Rencana Holding BUMN Energi Dinilai Tak Punya Peta Jalan
Minggu, 10 Juli 2016 - 06:02 WIB
Rencana Holding BUMN Energi Dinilai Tak Punya Peta Jalan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan atau roadmap terkait rencana pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi. Pasalnya hingga kini tujuan pembentukan holding BUMN tidak jelas dan hanya sebatas akuisisi akuisisi PT Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“Roadmap pembentukan holding BUMN energi baik secara khusus maupun secara umum belum jelas. Sebab itu perlu kajian ulang dari pemerintah,” ujar Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada Deendarlianto, di Jakarta beberapa waktu lalu.
(Baca Juga: Holding BUMN Energi Tak Hanya Sebatas Pertamina Caplok PGN)
Menurutnya rencana pemerintah membentuk holding BUMN energi perlu disikapi dan dikaji lebih matang. Pemerintah perlu mengakaji dari aspek pendukung di antaranya investasi, regulasi, korporasi dan perbandingan teknis.
“Kajian dapat melihat model holding di beberapa negara misalnya, di Singapura ada Temasek, di Malaysia ada Khazanah kemudian yang lain ada Dubai Holding,” kata dia.
Jika belum siap lanjut dia alangkah baiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN menunda rencana tersebut. Dia beranggapan bahwa pemerintah lebih baik menguatkan perannya sebagai regulator untuk dapat mendudukkan peran masing-masing stakeholder energi secara optimal.
“Tidak perlu terburu-buru. Alangkah baiknya pemerintah menyusun terlebih dulu peta jalan terkait rencana kebijakannya tersebut,” tutupnya.
“Roadmap pembentukan holding BUMN energi baik secara khusus maupun secara umum belum jelas. Sebab itu perlu kajian ulang dari pemerintah,” ujar Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada Deendarlianto, di Jakarta beberapa waktu lalu.
(Baca Juga: Holding BUMN Energi Tak Hanya Sebatas Pertamina Caplok PGN)
Menurutnya rencana pemerintah membentuk holding BUMN energi perlu disikapi dan dikaji lebih matang. Pemerintah perlu mengakaji dari aspek pendukung di antaranya investasi, regulasi, korporasi dan perbandingan teknis.
“Kajian dapat melihat model holding di beberapa negara misalnya, di Singapura ada Temasek, di Malaysia ada Khazanah kemudian yang lain ada Dubai Holding,” kata dia.
Jika belum siap lanjut dia alangkah baiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN menunda rencana tersebut. Dia beranggapan bahwa pemerintah lebih baik menguatkan perannya sebagai regulator untuk dapat mendudukkan peran masing-masing stakeholder energi secara optimal.
“Tidak perlu terburu-buru. Alangkah baiknya pemerintah menyusun terlebih dulu peta jalan terkait rencana kebijakannya tersebut,” tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
