DPR Imbau Singapura Tidak Berlakukan Penghapusan Pajak

JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar Singapura tidak memberlakukan kebijakan penghapusan dana bagi para pemilik aset besar. Ia menyebut, adanya isu tersebut, akan membuat kerugian bagi negara lainnya disekitar Singapura, terutama Indonesia.

"Jadi ada isu, ini isu ya, mudah-mudahan tidak benar. Bahwa di Singapura sedang dibuat satu kebijakan bahwa bagi yang punya dana di bank akan dibebaskan pajaknya kalau tidak menarik dananya," kata Akom--panggilan akrab Ade--di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Ia mengingatkan kepada Singapura bahwa penghapusan pajak tersebut tidak perlu dilakukan. Mengingat akan membawa dampak kerugian pada perekonomian di Indonesia.

"Semoga diurungkan kebijakan itu, dan semoga rencana kebijakan itu tidak benar. Tetapi kalau benar tolong diurungkan," tambahnya.

Ia menyebut, hal itu akan sangat menghambat bagi berhasilnya undang-undang tax amnesty. Karena UU Tax Amnesty ini dibuat dengan sepenuhnya oleh Dewan dan Pemerintah untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia.

"Tax amnesty ini kan agar bagaimana Indonesia ini "bernapas lumayan" oleh karena melesunya perekonomian dunia yang berdampak besar kepada Indonesia. Untuk napas saja sudah dihambat, apalagi hal lainnya. Jangan lupa,kalau terjadi apa-apa dengan ekonomi Indonesia, ekonomi ASEAN pun, dalam hal ini termasuk Singapura, terganggu juga," tandasnya.

"Kita bertetangga, berbatasan. Sangat dekat, hubungan sudah lama, jangan dirusak hanya karena ego yang berlebihan dari Singapura untuk hal-hal yang sebenarnya itu terlalu kecil untuk mereka (singapura)," tuturnya.

Politikus Golkar ini mengimbau kepada para konglomerat agar tidak mudah tergiur tawaran kebijakan hal tersebut. Dan ia menyebut bahwa jika hal tersebut terjadi maka nasionalisme negara Indonesia akan jatuh.

"Mereka (Singapura) harus memikirkan tetangga yang cukup besar massanya tetapi kesejahteraan masih di bawah mereka. Dan kepada para konglomerat, saya juga imbau soal ini, mereka hidup di negeri ini, cari uang di negeri ini, kaya di negeri ini, jangan menuruti iming-iming kebijakan bebas pajak. Jangan sampai itu terjadi, nasionalisme kita jatuh. Pikirkan negeri ini. Kaya raya di sini, jadi pikirkan," tandasnya.

Akom menyebut agar Pemerintah Singapura harus bijak menyikapi hal ini. Dan pemerintah Singapura jangan terlalu mengedepankan ego. "Jangan dipikir enggak akan berdampak ya, kita kan satu kawasan. Jadi akan berdampak pada yang lain. Jadi tolong ini diurungkan. Ini kan isu, mudah-mudahan tidak benar ya," tutupnya.