Core Indonesia: Paket Kebijakan Pemerintah Tidak Memiliki Konsep Utuh
Rabu, 20 Juli 2016 - 15:02 WIB
Core Indonesia: Paket Kebijakan Pemerintah Tidak Memiliki Konsep Utuh
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Core Indonesia, Hendri Saparini menilai 12 paket kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memiliki konsep yang utuh. Hendri menyebutkan, sejauh ini, paket-paket kebijakan tersebut per poinnya tidak komperhensif.
Padahal, jika ingin mendorong di satu sektor tertentu, pemerintah mestinya bisa menggelontorkan paket kebijakan yang ada turunannya. Tidak mengeluarkan satu-satu namun tidak detail.
"Paket kebijakan itu oke lah kalau tidak boleh disebut terlalu tergesa-gesa, tapi paling tidak itu tidak punya konsep utuh. Karena menurut kami paket kebijakan yang dikeluarkan itu harus komprehensif. Itu untuk ngapain sih? Untuk dorong sektor pangan misalnya. Ya, kalau begitu paket kebijakan yang ada di paket harus komplet untuk dorong sektor pangan, tidak satu-satu dikeluarkan," kata Hendri di kantor Core Indonesia, Rabu (20/7/2016).
Maka, kata dia, pemerintah harus melakukan review terhadap paket-paket kebijakan tersebut untuk memunculkan paket kebijakan baru yang lebih komperhensif.
"Misalnya untuk listrik. Ini sebetulnya kebijakan lanjutannya apa? Kalau segera tidak diturunkan sesuai dengan paket, terus dampaknya terhadap sektor rill jadi tidak ada," kata Hendri.
Saat ini, kata dia, tim monitoring atau satuan tugas (satgas) yang dibuat untuk mereview paket kebijakan pemerintah seharusnya bisa berjalan sekarang dan harus terintegrasi dengan baik.
"Mereka bekerjanya harus jadi satu dan terintegrasi dengan baik. Jangan sampai, ini kita lihat sisi hukumnya sudah ada belum? Aturan turunannya bagaimana? Itu harus detail," pungkasnya.
Padahal, jika ingin mendorong di satu sektor tertentu, pemerintah mestinya bisa menggelontorkan paket kebijakan yang ada turunannya. Tidak mengeluarkan satu-satu namun tidak detail.
"Paket kebijakan itu oke lah kalau tidak boleh disebut terlalu tergesa-gesa, tapi paling tidak itu tidak punya konsep utuh. Karena menurut kami paket kebijakan yang dikeluarkan itu harus komprehensif. Itu untuk ngapain sih? Untuk dorong sektor pangan misalnya. Ya, kalau begitu paket kebijakan yang ada di paket harus komplet untuk dorong sektor pangan, tidak satu-satu dikeluarkan," kata Hendri di kantor Core Indonesia, Rabu (20/7/2016).
Maka, kata dia, pemerintah harus melakukan review terhadap paket-paket kebijakan tersebut untuk memunculkan paket kebijakan baru yang lebih komperhensif.
"Misalnya untuk listrik. Ini sebetulnya kebijakan lanjutannya apa? Kalau segera tidak diturunkan sesuai dengan paket, terus dampaknya terhadap sektor rill jadi tidak ada," kata Hendri.
Saat ini, kata dia, tim monitoring atau satuan tugas (satgas) yang dibuat untuk mereview paket kebijakan pemerintah seharusnya bisa berjalan sekarang dan harus terintegrasi dengan baik.
"Mereka bekerjanya harus jadi satu dan terintegrasi dengan baik. Jangan sampai, ini kita lihat sisi hukumnya sudah ada belum? Aturan turunannya bagaimana? Itu harus detail," pungkasnya.
(ven)
