Tax Amnesty Bisa Sebabkan Defisit Negara Melebar
Tax Amnesty Bisa Sebabkan Defisit Negara Melebar
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform in Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, dengan dimasukannya asumsi pendapatan sebesar Rp165 triliun dari program tax amnesty ke dalam RAPBN 2016 memiliki banyak celah yang bisa mengakibatkan defisit pemerintah semakin melebar. Sebab, dana sebesar ini sebenarnya baru merupakan asumsi yang bisa saja tidak terpenuhi.
Menurutnya, jika hal ini terjadi, maka pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menggerakan perekonomian dengan dana yang ada saat tax amnesty belum optimal.
"Saat itu tidak bisa terpenuhi, maka anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah dipangkas bisa kembali menurun saat dana dari tax amnesty tidak masuk sesuai perkiraan," kata dia di kantornya, Rabu (20/7/2016).
Hendri menilai, pemerintah harus benar-benar mencari celah dan pemikiran yang out of the box dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini.
(Baca: Disahkan Jokowi, UU Tax Amnesty Mulai Berlaku)
"Pemerintah harus memikirkan sesuatu yang out of the box, karena dengan perekonomian yang tidak menentu, pemerintah harus berpikir luas untuk menjaga perekonomian. Saat tax amnesty ini dijalankan, ada kemungkinan defisit kita makin melebar," ujarnya.
Seperti diketahui, niat pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari komoditas yang diekspor untuk tahun ini akan sulit mencapai angka positif. Apalagi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga masih belum tumbuh secara baik.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I/2016 belum cukup baik. Meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 mencapai 4,9% lebih baik dibanding 2015, namun angka ini kurang baik dengan target awal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.
"Pemerintah juga sampai saat ini belum bisa menggenjot ekspor dalam negeri tahun ini. Karena perekonomian global juga tidak begitu bagus," kata dia
Pemerintah harus mencari peluang baru karena peluang yang biasa dilakukan sangat terbatas. Salah satu cara adanya menggenjot infrastruktur dan memperbanyak belanja negara.
Namun, lamjut Hendri, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui belanja infrastruktur dan belanja negara kembali akan terhambat dana dari pendapatan negara yang tak kunjung membaik.
"Kekurangan pasti akan berpengaruh pada kinerja K/L dalam mengakselerasikan setiap program yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Apalagi pemerintah sudah memastikan untuk memotong sejumlah angaran K/L karena dana dari pajak belum memperlihatkan perbaikan," pungkasnya.
Baca Juga:
Soal Tax Amnesty, Rini Siapkan Proyek Tol hingga Pertanian
Menteri BUMN Optimistis Simpan Dana Amnesti Pajak Rp300 Triliun
Respons Tax Amnesty Baru Sebatas Konsultasi ke Ditjen Pajak
Menteri Rini Siapkan 25 BUMN Tampung Dana Tax Amnesty
Menurutnya, jika hal ini terjadi, maka pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menggerakan perekonomian dengan dana yang ada saat tax amnesty belum optimal.
"Saat itu tidak bisa terpenuhi, maka anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah dipangkas bisa kembali menurun saat dana dari tax amnesty tidak masuk sesuai perkiraan," kata dia di kantornya, Rabu (20/7/2016).
Hendri menilai, pemerintah harus benar-benar mencari celah dan pemikiran yang out of the box dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini.
(Baca: Disahkan Jokowi, UU Tax Amnesty Mulai Berlaku)
"Pemerintah harus memikirkan sesuatu yang out of the box, karena dengan perekonomian yang tidak menentu, pemerintah harus berpikir luas untuk menjaga perekonomian. Saat tax amnesty ini dijalankan, ada kemungkinan defisit kita makin melebar," ujarnya.
Seperti diketahui, niat pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari komoditas yang diekspor untuk tahun ini akan sulit mencapai angka positif. Apalagi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga masih belum tumbuh secara baik.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I/2016 belum cukup baik. Meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 mencapai 4,9% lebih baik dibanding 2015, namun angka ini kurang baik dengan target awal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.
"Pemerintah juga sampai saat ini belum bisa menggenjot ekspor dalam negeri tahun ini. Karena perekonomian global juga tidak begitu bagus," kata dia
Pemerintah harus mencari peluang baru karena peluang yang biasa dilakukan sangat terbatas. Salah satu cara adanya menggenjot infrastruktur dan memperbanyak belanja negara.
Namun, lamjut Hendri, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui belanja infrastruktur dan belanja negara kembali akan terhambat dana dari pendapatan negara yang tak kunjung membaik.
"Kekurangan pasti akan berpengaruh pada kinerja K/L dalam mengakselerasikan setiap program yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Apalagi pemerintah sudah memastikan untuk memotong sejumlah angaran K/L karena dana dari pajak belum memperlihatkan perbaikan," pungkasnya.
Baca Juga:
Soal Tax Amnesty, Rini Siapkan Proyek Tol hingga Pertanian
Menteri BUMN Optimistis Simpan Dana Amnesti Pajak Rp300 Triliun
Respons Tax Amnesty Baru Sebatas Konsultasi ke Ditjen Pajak
Menteri Rini Siapkan 25 BUMN Tampung Dana Tax Amnesty
(izz)
Explore More