Kebijakan Tax Amnesty Bukti Pemerintahan Jokowi Percaya Diri

Senin, 25 Juli 2016 - 14:05 WIB
Kebijakan Tax Amnesty...
Kebijakan Tax Amnesty Bukti Pemerintahan Jokowi Percaya Diri
A A A
JAKARTA - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai sebagai bentuk kepercayaan diri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), lantaran banyaknya pro dan kontra yang muncul. Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini terbukti langsung berdampak positif kepada nilai tukar rupiah dan menguatnya bursa saham Tanah Air.

(Baca Juga: Bankir Dunia Cari Celah Kekurangan Tax Amnesty)

Dia menambahkan kebijakan ini diharapkan dapat membuat cadangan devisa menguat sehingga diikuti likuiditas. Dengan demikian bunga kredit akan turun dan hal ini diyakini bisa meningkatkan investasi. Lanjut dia buntunya bisa meningkatkan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

"12 tahun saya menjadi anggota DPR, baru kali juga ada kebijakan yang membuat negara-negara tetangga yang mapan secara ekonomi pun membuat kebijakan yang menyikapi kebijakan kita. Ini wajar saja. Namun yang jelas, respons dari negara tetangga itu menunjukkan bahkan kebijakan tax amnesty ini mengutamakan kepentingan nasional," ungkap Maruarar di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Maruarar pun mengapreasi Presiden Jokowi yang langsung mengawal dan mengawasi kebijakan ini. Bahkan sosialiasi pun dihadiri oleh sekitar 2.700 hadirin di Surabaya dan ribuan hadirin di Medan. Menurutnya ini membuktikan antusisme publik sangat besar.

"Ini juga menunjukkan kekompakan pemerintahan. Kompak antara Menteri Keuangan (Menkeu), juga kesiapan dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), serta dukungan yang kuat dari Bank Indonesia (BI), Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tandasnya.

Sementara salah satu lembaga survei mengumumkan tingkat kepuasan rakyat Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dua tahun setelah pemilihan Presiden pada Juli 2014 lalu mencapai 67%. Selain itu hanya 30% warga yang mengatakan tidak puas atau kurang puas. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Demikian hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC) yang dirilis hari ini di kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta (24/7). Survei ini bertemakan Kinerja Pemerintah Jokowi Dalam Dua Tahun Pilpres.

Di sisi lain 42% rakyat juga menilai kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih baik dari pada setahun lalu. Hanya 24% yang mengatakan lebih buruk. Dari semua responden, 61% rakyat juga optimis kondisi ekonomi pada setahun mendatang akan lebih baik lagi, dan hanya 6% yang mengatakan lebih buruk.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dongkrak Penerimaan...
Dongkrak Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Diminta 'Eksplorasi' Data Pengampunan Pajak 2016
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara
Sri Mulyani: Kami Tidak...
Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Berikan Lagi Program Pengampunan Pajak
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Berita Terkini
Lewat Program Pondasi,...
Lewat Program Pondasi, Brahma Binabakti Renovasi Rumah Tak Layak di Muaro Jambi
14 menit yang lalu
Harga Pertamax Naik...
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Bos Pertamina: Telah Mempertimbangkan Daya Beli Masyarakat
32 menit yang lalu
Janji Manis Ledakan...
Janji Manis Ledakan Ekonomi Piala Dunia 2026, Awas! Tensi Geopolitik Bisa Bikin Zonk
58 menit yang lalu
Finnet dan Kemenhub...
Finnet dan Kemenhub Kolaborasi Percepat Digitalisasi Pembayaran Layanan Maritim
1 jam yang lalu
MPMX Bekali Wirausaha...
MPMX Bekali Wirausaha Disabilitas dengan Literasi Keuangan dan Digital
1 jam yang lalu
Pertamax Naik Picu Migrasi...
Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
1 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved