Rini Balik Serang ESDM Soal PLN Dituding Hanya Cari Untung
Senin, 25 Juli 2016 - 16:50 WIB
Rini Balik Serang ESDM Soal PLN Dituding Hanya Cari Untung
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak terima dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang menyatakan PT PLN (Persero) selama ini hanya mengejar keuntungan (profit oriented) semata. Menurutnya, fungsi PLN sebagai entitas negara dan korporasi berjalan dengan baik dan seimbang.
(Baca Juga: Sudirman Said Minta Rini Tak Jadikan PLN Cuma Cari Duit)
Dia justru mempertanyakan dasar Menteri ESDM menuding PLN hanya mengejar keuntungan semata. Sebab, selain harus mengerjakan proyek kelisrikan 35.000 megawatt (MW), BUMN kelistrikan tersebut juga harus menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak sejak dulu.
"Itu dasarnya apa? Sekarang kalau kita lihat kedepan, dasarnya dari proyek-proyek yang dari dulu yang banyak masalahnya selama 10 tahun terakhir. Kita tidak hanya memikirkan yang 35.000 MW. Tapi juga harus memikirkan proyek yang dulu, ada yang mangkrak dan harus diselesaikan," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/7/2016).
(Baca Juga: Bos PLN Bantah Disebut Hanya Mencari Keuntungan)
Menurutnya, PLN selama ini telah menyediakan listrik secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Namun, untuk menyediakan listrik serta mengerjakan proyek-proyeknya, PLN juga harus melakukan pinjaman dari berbagai sumber.
"Kata-kata keuntunganya itu apa? PLN itu menyediakan listrik itu sudah menyeluruh, pendanaan bukan hanya dari pemerintah. PLN itu melakukan peminjaman cukup besar dimana kita harus membayar bunga," imbuh dia.
Guna membayar pinjaman tersebut, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini, BUMN kelistrikan tersebut tentu tidak bisa mengandalkan kas negara. Oleh karena itu, PLN harus tetap untung agar bisa membayar pinjaman baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.
"Jadi bukan dana dari pemerintah yang besar. Justru saat sekarang kita secara menyeluruh dalam program PSO. Juga pembayaran subsidinya. Jadi PLN harus berfungsi sebagai perseroan, PT yang mempunyai pinjaman di mana-mana," tegas Rini.
Dia menambahkan, saat ini koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan PLN sejatinya tetap berjalan baik dan tidak terganggu. Semua pihak menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
"‎Dari PLN adalah bertanggung jawab untuk menyediakan listrik bagi masyarakat sebagai Persero. Dari Kementerian BUMN melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program tersebut. Saya tidak melihat ada persoalan," tandasnya.
(Baca Juga: Sudirman Said Minta Rini Tak Jadikan PLN Cuma Cari Duit)
Dia justru mempertanyakan dasar Menteri ESDM menuding PLN hanya mengejar keuntungan semata. Sebab, selain harus mengerjakan proyek kelisrikan 35.000 megawatt (MW), BUMN kelistrikan tersebut juga harus menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak sejak dulu.
"Itu dasarnya apa? Sekarang kalau kita lihat kedepan, dasarnya dari proyek-proyek yang dari dulu yang banyak masalahnya selama 10 tahun terakhir. Kita tidak hanya memikirkan yang 35.000 MW. Tapi juga harus memikirkan proyek yang dulu, ada yang mangkrak dan harus diselesaikan," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/7/2016).
(Baca Juga: Bos PLN Bantah Disebut Hanya Mencari Keuntungan)
Menurutnya, PLN selama ini telah menyediakan listrik secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Namun, untuk menyediakan listrik serta mengerjakan proyek-proyeknya, PLN juga harus melakukan pinjaman dari berbagai sumber.
"Kata-kata keuntunganya itu apa? PLN itu menyediakan listrik itu sudah menyeluruh, pendanaan bukan hanya dari pemerintah. PLN itu melakukan peminjaman cukup besar dimana kita harus membayar bunga," imbuh dia.
Guna membayar pinjaman tersebut, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini, BUMN kelistrikan tersebut tentu tidak bisa mengandalkan kas negara. Oleh karena itu, PLN harus tetap untung agar bisa membayar pinjaman baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.
"Jadi bukan dana dari pemerintah yang besar. Justru saat sekarang kita secara menyeluruh dalam program PSO. Juga pembayaran subsidinya. Jadi PLN harus berfungsi sebagai perseroan, PT yang mempunyai pinjaman di mana-mana," tegas Rini.
Dia menambahkan, saat ini koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan PLN sejatinya tetap berjalan baik dan tidak terganggu. Semua pihak menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
"‎Dari PLN adalah bertanggung jawab untuk menyediakan listrik bagi masyarakat sebagai Persero. Dari Kementerian BUMN melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program tersebut. Saya tidak melihat ada persoalan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
