Jaringan Pengusaha Nasional Dorong Sektor Usaha
Jum'at, 29 Juli 2016 - 20:08 WIB
Jaringan Pengusaha Nasional Dorong Sektor Usaha
A
A
A
JAKARTA - CEO Bright IMC Arie Rui Hamzah mengemukakan, pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional. Untuk itu, calon kuat Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) DPW DKI Jakarta ini berharap pelaku bisnis bisa meningkatkan sektor usaha di Tanah Air.
Arie mengatakan, berbagai pokok permasalahan tentang persaingan usaha terus mengemuka. Di antaranya, perang tarif, praktik monopoli, kartel dan sikap pemerintah terhadap hal tersebut.
“Menurut saya sikap pemerintah terhadap berbagai praktik yang melanggar aturan seharusnya tegas. Apapun itu jika melanggar aturan harus ditindak sesuai aturan. Sedangkan perang tarif dan monopoli tidak selamanya buruk, sudut pandangnya bisa berbeda," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/7/2016).
Mengenai perang tarif, lanjut dia, sesungguhnya yang diuntungkan adalah konsumen. Hal ini akan mendorong setiap perusahaan atau pengusaha untuk berinovatif dan efisien agar daya saing mereka meningkat.
"Jelas hal ini sangat positif untuk persaingan dunia usaha. Untuk monopoli sendiri bisa terbagi dua, yaitu alami dan rekayasa," ucapnya.
Arie menerangkan, monopoli alami terjadi ketika sebuah brand atau merek memiliki competitive advantage yang tidak dimiliki merek lain. Wajar bila mereka menguasai pasar karena brandnya menjadi idola di pasar atau di masyarakat.
Monopoli rekayasa atau yang diatur dalam UUD 1945 mengenai usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai pemerintah, seperti listrik. Ini dikarenakan penguasaan energi listrik adalah sesuatu yang strategis. Dua monopoli ini memberikan dampak yang baik di dunia usaha. Menjadi tidak baik apabila mental monopoli ini menumpulkan semangat efisien dan kompetitif.
“Mengenai kartel, saya melihat hal ini tejadi karena mereka menguasai supply atau pasokan, pemerintah bisa mematahkan dengan cara melakukan deregulasi dan membuka pasar lebih lebar agar para pemain baru bisa hadir dengan harga yang kompetitif dan konsumen memiliki pilihan lain, dengan begitu kartel menjadi tidak relevan lagi," papar dosen ilmu komunikasi ini.
Arie berharap pemerintah bisa cepat memgantisipasi segala kondisi di dunia usaha dengan beradaptasi atas segala perubahan. Berkomunikasi dengan pelaku dunia usaha dapat mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, menciptakan aturan main yang jelas dan adil, serta melindungi pengusaha lokal.
Adapun Japnas DPW DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memilih calon ketua umum. Japnas yang didirikan pada 2015 adalah perhimpunan jaringan pengusaha nasional yang independen dan berkomitmen untuk memajukan serta menyejahterakan bangsa Indonesia.
Melalui visi meningkatkan kemampuan inovasi, produksi dan daya saing pengusaha nasional sebagai garda ekonomi nasional, Japnas meyakini perlu adanya perubahan paradigma ekonomi bangsa berbasis konsumsi menjadi bangsa berbasis produksi.
Sasaran strategis jangka panjang Japnas adalah membangun masyarakat mandiri berbasis produksi menuju Indonesia sejahtera 2030 dan mendorong paradigma produsen yang berdaya saing global demi kemakmuran bangsa.
Arie mengatakan, berbagai pokok permasalahan tentang persaingan usaha terus mengemuka. Di antaranya, perang tarif, praktik monopoli, kartel dan sikap pemerintah terhadap hal tersebut.
“Menurut saya sikap pemerintah terhadap berbagai praktik yang melanggar aturan seharusnya tegas. Apapun itu jika melanggar aturan harus ditindak sesuai aturan. Sedangkan perang tarif dan monopoli tidak selamanya buruk, sudut pandangnya bisa berbeda," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/7/2016).
Mengenai perang tarif, lanjut dia, sesungguhnya yang diuntungkan adalah konsumen. Hal ini akan mendorong setiap perusahaan atau pengusaha untuk berinovatif dan efisien agar daya saing mereka meningkat.
"Jelas hal ini sangat positif untuk persaingan dunia usaha. Untuk monopoli sendiri bisa terbagi dua, yaitu alami dan rekayasa," ucapnya.
Arie menerangkan, monopoli alami terjadi ketika sebuah brand atau merek memiliki competitive advantage yang tidak dimiliki merek lain. Wajar bila mereka menguasai pasar karena brandnya menjadi idola di pasar atau di masyarakat.
Monopoli rekayasa atau yang diatur dalam UUD 1945 mengenai usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai pemerintah, seperti listrik. Ini dikarenakan penguasaan energi listrik adalah sesuatu yang strategis. Dua monopoli ini memberikan dampak yang baik di dunia usaha. Menjadi tidak baik apabila mental monopoli ini menumpulkan semangat efisien dan kompetitif.
“Mengenai kartel, saya melihat hal ini tejadi karena mereka menguasai supply atau pasokan, pemerintah bisa mematahkan dengan cara melakukan deregulasi dan membuka pasar lebih lebar agar para pemain baru bisa hadir dengan harga yang kompetitif dan konsumen memiliki pilihan lain, dengan begitu kartel menjadi tidak relevan lagi," papar dosen ilmu komunikasi ini.
Arie berharap pemerintah bisa cepat memgantisipasi segala kondisi di dunia usaha dengan beradaptasi atas segala perubahan. Berkomunikasi dengan pelaku dunia usaha dapat mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, menciptakan aturan main yang jelas dan adil, serta melindungi pengusaha lokal.
Adapun Japnas DPW DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memilih calon ketua umum. Japnas yang didirikan pada 2015 adalah perhimpunan jaringan pengusaha nasional yang independen dan berkomitmen untuk memajukan serta menyejahterakan bangsa Indonesia.
Melalui visi meningkatkan kemampuan inovasi, produksi dan daya saing pengusaha nasional sebagai garda ekonomi nasional, Japnas meyakini perlu adanya perubahan paradigma ekonomi bangsa berbasis konsumsi menjadi bangsa berbasis produksi.
Sasaran strategis jangka panjang Japnas adalah membangun masyarakat mandiri berbasis produksi menuju Indonesia sejahtera 2030 dan mendorong paradigma produsen yang berdaya saing global demi kemakmuran bangsa.
(dmd)
Lihat Juga :
