BPDP Kelapa Sawit Perlu Leadership Industry
Sabtu, 30 Juli 2016 - 04:08 WIB
BPDP Kelapa Sawit Perlu Leadership Industry
A
A
A
JAKARTA - Setelah satu tahun berjalan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-undang. Namun, ada kebutuhan yang lebih besar dari sisi konteks industri yaitu leadership industry.
“BPDPKS pengelola data dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan persawitan di Indonesia,” kata Direktur Utama BPDPKS, Bayu Krisnamurthi di kantor Kemenko Perekonomian, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Pernyataan tersebut diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan dan Kebijakan Tata Kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
“Saya sepakat, memang harus ada batasan untuk BPDPKS. Selain itu, juga perlu didefinisikan dengan baik berkaitan dengan riset. Riset terkait sawit perlu diarahkan dan didukung dengan data yang akurat,” imbuh Darmin.
Hadir dalam rakor ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.
Darmin menuturkan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sebuah sistem sertifikasi perlu diperkuat. “ISPO harus kita perkuat, harus acceptable agar masyarakat lebih percaya,” tegasnya.
Sesuai dengan tujuan pembentukannya, BPDPKS di masa datang dapat memberikan kondisi yang lebih stabil terhadap fluktuasi dan mengamankan posisi comparative advantage komoditas sawit.
“BPDPKS pengelola data dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan persawitan di Indonesia,” kata Direktur Utama BPDPKS, Bayu Krisnamurthi di kantor Kemenko Perekonomian, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Pernyataan tersebut diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan dan Kebijakan Tata Kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
“Saya sepakat, memang harus ada batasan untuk BPDPKS. Selain itu, juga perlu didefinisikan dengan baik berkaitan dengan riset. Riset terkait sawit perlu diarahkan dan didukung dengan data yang akurat,” imbuh Darmin.
Hadir dalam rakor ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.
Darmin menuturkan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sebuah sistem sertifikasi perlu diperkuat. “ISPO harus kita perkuat, harus acceptable agar masyarakat lebih percaya,” tegasnya.
Sesuai dengan tujuan pembentukannya, BPDPKS di masa datang dapat memberikan kondisi yang lebih stabil terhadap fluktuasi dan mengamankan posisi comparative advantage komoditas sawit.
(ven)
