Presiden Desak Seluruh Pemda Bentuk Tim Pengendali Inflasi
Presiden Desak Seluruh Pemda Bentuk Tim Pengendali Inflasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Saat ini beberapa daerah memang telah membuat tim pengendali tersebut, namun masih banyak juga daerah yang belum memiliki TPID.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut sangat penting agar angka inflasi di daerah tetap terjaga. Apalagi, tim tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah.
"Apasih yang harus kita lakukan. Ini pekerjaan lapangan. Bupati, walikota, gubernur kita sudah punya TPID. Tapi ada beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki. Segera bentuk karena ini penting sekali. Di situ ada kepolisian, kejaksaan, dan ada dari pemda," katanya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
(Baca Juga: Angka Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Sarapan Pagi Jokowi)
Menurutnya, tim tersebut nantinya harus bergerak melakukan intervensi saat harga bahan kebutuhan pokok mulai bergejolak. Misalnya, TPID Jawa Timur dengan bantuan pemerintah daerahnya melakukan intervensi di sisi transportasi saat harga mulai bergejolak.
"Di Jakarta intervensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp120 ribu, dijual Gubernur DKI Rp39 ribu. Ada subsidi disitu. Saya kira kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi kalau lebih detail akan lebih baik," imbuh dia.
Selain itu, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah daerah bersama kepolisian dan kejaksaan juga harus melakukan pengecekan di gudang penyimpanan bahan kebutuhan pokok. Jika mereka melakukan penimbunan, maka perintahkan agar dapat segera dikeluarkan.
"Apa mereka menumpuk terlalu banyak, berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok. Itu harus kita ketahui. Kalau stok menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang disitu. Tapi kalau bertumpuk ini mau main-main stok. Langsung perintahkan mereka untuk keluarkan stok sehingga harga di kabupaten dan provinsi bisa stabil lagi," tandasnya.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut sangat penting agar angka inflasi di daerah tetap terjaga. Apalagi, tim tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah.
"Apasih yang harus kita lakukan. Ini pekerjaan lapangan. Bupati, walikota, gubernur kita sudah punya TPID. Tapi ada beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki. Segera bentuk karena ini penting sekali. Di situ ada kepolisian, kejaksaan, dan ada dari pemda," katanya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
(Baca Juga: Angka Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Sarapan Pagi Jokowi)
Menurutnya, tim tersebut nantinya harus bergerak melakukan intervensi saat harga bahan kebutuhan pokok mulai bergejolak. Misalnya, TPID Jawa Timur dengan bantuan pemerintah daerahnya melakukan intervensi di sisi transportasi saat harga mulai bergejolak.
"Di Jakarta intervensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp120 ribu, dijual Gubernur DKI Rp39 ribu. Ada subsidi disitu. Saya kira kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi kalau lebih detail akan lebih baik," imbuh dia.
Selain itu, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah daerah bersama kepolisian dan kejaksaan juga harus melakukan pengecekan di gudang penyimpanan bahan kebutuhan pokok. Jika mereka melakukan penimbunan, maka perintahkan agar dapat segera dikeluarkan.
"Apa mereka menumpuk terlalu banyak, berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok. Itu harus kita ketahui. Kalau stok menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang disitu. Tapi kalau bertumpuk ini mau main-main stok. Langsung perintahkan mereka untuk keluarkan stok sehingga harga di kabupaten dan provinsi bisa stabil lagi," tandasnya.
(akr)
Explore More