Data Pangan Tak Akurat, Pemerintah Sering 'Bertempur'
Senin, 08 Agustus 2016 - 11:16 WIB
Data Pangan Tak Akurat, Pemerintah Sering 'Bertempur'
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, lembaga pemerintah sering 'bertempur' hanya untuk merekomendasikan data yang tidak akurat. Apalagi, sering terjadi perbedaan antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi, saya anggap Pak Suryamin (Kepala BPS) sebagai kawan tempur. Beliau dan saya, bertempur memenangi data yang tak akurat seperti beras, sapi dan data pangan lainnya," ujar Lembong yang juga mantan menteri perdagangan, Jakarta, Senin (8/8/2016).
Lembong mengatakan, keakuratan data pangan setahun terakhir dalam kondisi kritis. Sehingga, silang informasi antar lembaga pemerintah dapat membuat harga bergejolak.
"Saya kira kita baru saja saksikan setahun terakhir betapa kritis keakuratan data. Khususnya kisruh data pangan," katanya.
Menurutnya, data pangan yang akurat merupakan hal krusial bagi pemerintah karena menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Namun, sejauh ini belum ada keributan besar terkait perbedaan tersebut.
"Saya kira, kita bisa ambil hikmah betapa penting data akurat. Kalau tidak bisa, akibatnya kebijakan keliru dan tak tepat sasaran meski sejauh ini belum terjadi kisruh luar biasa di data investasi," pungkas Lembong.
"Jadi, saya anggap Pak Suryamin (Kepala BPS) sebagai kawan tempur. Beliau dan saya, bertempur memenangi data yang tak akurat seperti beras, sapi dan data pangan lainnya," ujar Lembong yang juga mantan menteri perdagangan, Jakarta, Senin (8/8/2016).
Lembong mengatakan, keakuratan data pangan setahun terakhir dalam kondisi kritis. Sehingga, silang informasi antar lembaga pemerintah dapat membuat harga bergejolak.
"Saya kira kita baru saja saksikan setahun terakhir betapa kritis keakuratan data. Khususnya kisruh data pangan," katanya.
Menurutnya, data pangan yang akurat merupakan hal krusial bagi pemerintah karena menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Namun, sejauh ini belum ada keributan besar terkait perbedaan tersebut.
"Saya kira, kita bisa ambil hikmah betapa penting data akurat. Kalau tidak bisa, akibatnya kebijakan keliru dan tak tepat sasaran meski sejauh ini belum terjadi kisruh luar biasa di data investasi," pungkas Lembong.
(izz)
Lihat Juga :
