Penjelasan Sri Mulyani mengenai Tax Amnesty di Semarang
Rabu, 10 Agustus 2016 - 01:21 WIB
Penjelasan Sri Mulyani mengenai Tax Amnesty di Semarang
A
A
A
SEMARANG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan penjelasan mengenai kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian nasional secara menyeluruh.
Di mana dana tax amnesty akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Dia menerangkan melalui program Pengampunan Pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak (WP) dari seluruh kalangan, baik karyawan maupun pengusaha, WP kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
Untuk mendapatkan semua manfaat ini, wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Batas waktu kebijakan amnesti pajak dan tidak akan diperpanjang sehingga wajibpajak harus segera memanfaatkan kesempatan berharga tersebut.
“Program amnesti pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera,” katanya.
Mengenai tarif uang tebusan, Sri Mulyani mengatakan sudah diatur dalam Undang-undang, yakni besar tarif uang tebusan atas harta di dalam negeri, adalah 2% untuk periode 1 Juli sampai 30 September 2016, 3% untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
Sementara untuk tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar negeri, adalah dua kali lipatnya, yakni 4%, 6% dan 10% untuk periode berlakunya sama dengan harta yang berada di dalam negeri.
Dia menyebutkan, khusus untuk dana repratriasi, pemerintah sudah menunjuk 18 bank, 18 manajer investasi dan 19 perantara efek atau broker sebagai pintu untuk mengalihkan dana dari luar negeri.
Di mana dana tax amnesty akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Dia menerangkan melalui program Pengampunan Pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak (WP) dari seluruh kalangan, baik karyawan maupun pengusaha, WP kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
Untuk mendapatkan semua manfaat ini, wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Batas waktu kebijakan amnesti pajak dan tidak akan diperpanjang sehingga wajibpajak harus segera memanfaatkan kesempatan berharga tersebut.
“Program amnesti pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera,” katanya.
Mengenai tarif uang tebusan, Sri Mulyani mengatakan sudah diatur dalam Undang-undang, yakni besar tarif uang tebusan atas harta di dalam negeri, adalah 2% untuk periode 1 Juli sampai 30 September 2016, 3% untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
Sementara untuk tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar negeri, adalah dua kali lipatnya, yakni 4%, 6% dan 10% untuk periode berlakunya sama dengan harta yang berada di dalam negeri.
Dia menyebutkan, khusus untuk dana repratriasi, pemerintah sudah menunjuk 18 bank, 18 manajer investasi dan 19 perantara efek atau broker sebagai pintu untuk mengalihkan dana dari luar negeri.
(dmd)
Lihat Juga :
