JK Pastikan Reshuffle Tak Pengaruhi Proyek Listrik 35.000 MW
JK Pastikan Reshuffle Tak Pengaruhi Proyek Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memastikan perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Juli 2016 tidak akan mengubah program kelistrikan 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah. Para menteri terkait tetap memiliki pekerjaan besar untuk merealisasikan target tersebut.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi target kelistrikan yang telah menjadi komitmen bersama pemerintah tersebut. "Katakanlah 35.000 MW, walaupun menterinya berubah tapi tetap 35.000 MW," katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, tidak masalah jika para menterinya mencari terobosan baru ataupun mengubah kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Asalkan, apa yang ditargetkan pemerintah harus tercapai.
"Itu hanya berbeda cara mencapai tujuan. Bahwa cara mencapainya mungkin ada jalan pintas ya silakan," imbuh dia. (Baca: Jokowi Ganti Lima Menteri Bidang Ekonomi)
JK menambahkan, para menteri memang dipersilakan mengeluarkan kebijakan apapun yang berhubungan dengan sektornya. Asalkan, tujuan dari kebijakan tersebut tidak melenceng dari visi yang disematkan Presiden Jokowi dan Wapres JK.
Sebab, sejak awal Presiden Jokowi mewanti-wanti bahwa para menteri dilarang memiliki visi sendiri selain yang diamanatkan Presiden dan Wapres. "Ya menteri-menteri kan kadang berbeda-beda dia punya cara. Tapi tujuannya enggak boleh beda. Kebijakan tapi tujuan harus dicapai. Itu hanya berbeda cara mencapai tujuan," tandasnya.
Sekadar mengingatkan, dalam perombakan kabinet jilid II beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melakukan bongkar pasang terhadap beberapa pos kementerian sektor ekonomi. Salah satunya pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Jokowi mendepak Sudirman Said dari jabatan Menteri ESDM. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memasukkan seorang profesional bernama Arcandra Tahar untuk menggantikan posisi Sudirman Said sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi target kelistrikan yang telah menjadi komitmen bersama pemerintah tersebut. "Katakanlah 35.000 MW, walaupun menterinya berubah tapi tetap 35.000 MW," katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, tidak masalah jika para menterinya mencari terobosan baru ataupun mengubah kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Asalkan, apa yang ditargetkan pemerintah harus tercapai.
"Itu hanya berbeda cara mencapai tujuan. Bahwa cara mencapainya mungkin ada jalan pintas ya silakan," imbuh dia. (Baca: Jokowi Ganti Lima Menteri Bidang Ekonomi)
JK menambahkan, para menteri memang dipersilakan mengeluarkan kebijakan apapun yang berhubungan dengan sektornya. Asalkan, tujuan dari kebijakan tersebut tidak melenceng dari visi yang disematkan Presiden Jokowi dan Wapres JK.
Sebab, sejak awal Presiden Jokowi mewanti-wanti bahwa para menteri dilarang memiliki visi sendiri selain yang diamanatkan Presiden dan Wapres. "Ya menteri-menteri kan kadang berbeda-beda dia punya cara. Tapi tujuannya enggak boleh beda. Kebijakan tapi tujuan harus dicapai. Itu hanya berbeda cara mencapai tujuan," tandasnya.
Sekadar mengingatkan, dalam perombakan kabinet jilid II beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melakukan bongkar pasang terhadap beberapa pos kementerian sektor ekonomi. Salah satunya pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Jokowi mendepak Sudirman Said dari jabatan Menteri ESDM. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memasukkan seorang profesional bernama Arcandra Tahar untuk menggantikan posisi Sudirman Said sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM.
(izz)
Explore More